Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.
Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.
Sehingga secara total ada 52,5 persen responden yang tak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf. Lantas perlukah dilakukan reshuffle?
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai reshuffle belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintah.
"Kalau soal reshufle, menurut hemat PPP belum tentu bisa menjamin adanya peningkatan kinerja pemerintahan jika pandemi Covid-19-nya belum bisa terkendali," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/10/2020).
Akan tetapi, Arsul melihat ketidakpuasan publik dapat diperbaiki jika pemerintah segera melaksanakan vaksinasi Covid-19.
Karenanya, PPP meminta kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tetap fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19, termasuk memastikan bahwa vaksinasi atas Covid dapat segera dilaksanakan seperti yang sudah disampaikan pemerintah sendiri.
"Keberhasilan vaksinasi itu akan turut menentukan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan," kata dia.
Arsul menerangkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan dari situasi akibat pandemi Covid-19.
Alasannya pandemi ini tidak hanya menggerus ketahanan kesehatan masyarakat. Melainkan juga merontokkan perekonomian masyarakat.
"Karenanya PP yakin bahwa ketidakpuasan publik yang besar tersebut akibat pandemi berkepanjangan dan ekonomi yang memburuk," jelasnya.
Anggota Komisi III DPR RI tersebut menegaskan PPP bisa memahami, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat yang tidak puas.
Dari sisi pemerintah, menurutnya ketidakberhasilan mempertahankan target pembangunan dan capaian ekonomi terjadi akibat problem pandemi ini.
"Apalagi hal seperti ini juga terjadi di banyak negara lain yang mengalami pandemi covid-19 dalam skala yang sama beratnya. Tidak ada pemerintahan yang tetap bisa mengeksekusi program-programnya dengan baik di tengah pandemi ini," kata Arsul.
"Sementara dari sisi masyarakat, banyak yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan juga bisa dipahami karena himpitan beban perekonomian yang mereka alami tidak kunjung jelas kapan akan berakhir," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.
Survei tersebut juga menunjukkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas dengan persentase 6,2 persen.
Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.
Di sisi lain, responden yang merasa puas sebanyak 39,7 persen.
Bahkan, 5,5 persen responden merasa sangat puas.
Terakhir, 2,3 persen responden menyatakan tidak tahu.
Survei tersebut juga melihat tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum serta kesejahteraan sosial.
Bidang kesejahteraan sosial memiliki persentase kepuasan yang paling tinggi dibanding bidang lainnya.
Sebanyak 48,8 responden merasa puas atas kinerja Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial dan 3,4 persen merasa sangat puas.
Di bidang yang sama, 41 persen responden merasa tidak puas, 5,5 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya menjawab tidak tahu.
Kemudian, di bidang politik dan keamanan, 2,1 persen responden merasa sangat puas, 42 persen merasa puas, 46,7 persen merasa tidak puas, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya mengaku tidak tahu.
Bidang berikutnya adalah perekonomian.
Responden yang mengaku sangat puas sebesar 2,3 persen.
Sementara, 40,3 persen responden mengaku puas.
Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin, Fadli Zon: Sepertinya Hanya Presiden yang Merasa Tak Ada Beban
Masih di bidang perekonomian, persentase mereka yang tidak puas sebesar 49,7 persen, yang sangat tidak puas sebesar 6,2 persen, dan 1,5 persen menjawab tidak tahu.
Terakhir, bidang penegakan hukum.
Di bidang ini, lebih dari setengah responden merasa tidak puas atau sebesar 54,4 persen.
Sebesar 10,2 persen responden bahkan merasa sangat tidak puas.
Di sisi lain, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan 3,1 persen menjawab tidak tahu.
Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 529 responden yang berusia minimal 17 tahun di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan irpencuplikan atau margin of error sekitar 4,3 persen.