Menurutnya, GP Ansor dan GP Nahdlatul Ulama sependapat dengan laporan tersebut.
"Kami berdiri, berupaya bersama orang-orang dengan tujuan yang baik untuk setiap keyakinan dan negara yang memelihara keadilan dan dunia yang harmonis dilandasi oleh asas saling menghormati akan hak yang setara dan kemanusiaan yang bermartabat," jelas Yaqut Cholil Qoumas dalam pertemuan dengan Pompeo di Jakarta.
Yaqut sebelumnya juga akan mengkampanyekan tentang hak yang tak dapat dicabut seperti hak untuk berkeyakinan di Indonesia.
Menurutnya, gagasan dalam laporan tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan konstitusi Indonesia.
Selain itu, kata dia, lembaganya mendorong agar umat Islam dapat mengambil peran dalam mengatasi persoalan kemanusiaan di tingkat internasional.
Apalagi, sebagian masyarakat internasional mempersepsikan Islam dengan tindakan kekerasan.
China Bantah Rampas Kebebasan Beragama
China melalui Konselor Politik Kedutaan Besar China untuk Indonesia Qiu Xinli, pada 2 Juni lalu, menyebut isu muslim Uighur saat Ramadan sebagai tipuan dan menyesatkan opini publik.
Menurutnya, konstitusi China telah menetapkan warga negara mereka memiliki kebebasan beragama.
"Pemerintah China menghormati dan melindungi kebebasan beragama dari semua kelompok etnis sesuai dengan hukum.
Agama Islam telah diwariskan dan dikembangkan secara sehat di Xinjiang," jelas Qiu Xinli pada 2 Juni 2020 seperti dikutip dalam laman id.china-embassy.org.
Ia menambahkan Xinjiang memiliki lebih dari 20 ribu masjid, sekitar 29 ribu personel ulama, 103 asosiasi Islam dari semua tingkatan, dan 10 perguruan tinggi yang mendidik personel ulama Islam.
Selain itu, kata dia, pemerintah China juga menjamin hak dan memberikan pelayanan kepada Muslim China yang berziarah ke Mekkah. [sm/em]