Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), Husein Abdullah, angkat bicara soal penyebutan 'mafioso' dalam tulisan Rudi S. Kamri di sebuah media online berjudul 'Sang Bandar Chaplin Pun Akhirnya Keluar Sarangnya Karena Kepanasan'.
Sang Chaplin- yang ditengarai dianalogikan dengan JK karena kemiripan kumisnya- disebut Rudi tak bekerja sendiri untuk membawa pulang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kembali ke Indonesia.
Dalam tulisannya, Rudi menyebut Chaplin didukung Kelompok Mafioso Trio-C untuk mendanai kepulangan Rizieq ke Tanah Air.
Mafioso Trio-C yang dimaksud Rudi yaitu Chaplin-Cendana-Cikeas.
"Dia (Rudi) harus hati-hati dengan konsekuensi hukum tuduhan mafioso itu. Karena tuduhan tersebut melampaui batas," kata Uceng -sapaan karib Husein- kepada Tribunnews.com, Minggu (22/11/2020).
Cikeas Identik dengan SBY
Uceng menegaskan, bahwa istilah 'Cikeas' bisa diasosiasikan kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kalau Cikeas kan orang asosiasinya ke Pak SBY mantan Presiden RI ke 10 dan 11. Bukan kaleng-kaleng, Pak SBY dua kali jadi Presiden RI. Kok tidak hormat sedikitpun kepada mantan Presiden RI? Apakah penulisnya bisa pertanggungjawabkan tuduhannya tanpa sopan santun menyebutnya mafioso?" ujarnya.
Uceng menyatakan dirinya sudah berkonsultasi dengan ahli hukum soal tudingan Chaplin dibantu Kelompok Mafioso Trio-C untuk mendanai kepulangan Rizieq.
Hasil diskusinya itu, dia menyebut tudingan Rudi masuk kategori fitnah dan bisa diproses hukum.
"Saya sudah konsultasikan kepada ahli hukum soal tudingan tersebut, masuk kategori fitnah. Apa lagi menggunakan sarana elektronik atau IT. Sehingga dapat diproses secara hukum bila dilaporkan," tegas Uceng.
Tak pernah mendanai
Dalam pernyataan tertulis kepada Tribunnews sebelumnya, Uceng menegaskan, Jusuf Kalla (JK) tidak pernah mengkomunikasikan maupun mendanai kepulangan HRS dan keluarganya di Indonesia.
“Pak JK tidak pernah mengkomunikasikan atau pun mendanai kepulangan HRS,” sebutnya.
Dia menegaskan, belakangan sejumlah buzzer saat ini sedang membangun opini negatif terhadap JJ sejak sejak kepulangan HRS ke Indonesia.
"Tuduhan yang bermula dari ciutan Ferdinand Hutahean pada akun Twitter-nya yang sebelumnya dalam suatu dialog di tvOne dengan saya, Ferdinand terbukti tidak mampu membuktikan kebenaran ciutannya itu," ujar Husain Abdullah.
"Kebohongan Ferdinand ini lalu dijadikan dasar oleh Rudi S Kamri, membangun kebohongan baru," tegasnya.
Husain menambahkan, perjalanan JK ke Vatikan dan Mekkah pada 20-25 Oktober 2020 lalu sebenarnya untuk menemui Pemimpin Umat Khatolik Paus Fransiskus dalam rangka penjurian pemberian gelar Sayeed Award for Human and Fraternity.
Kegiatan tersebut digagas oleh Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Syeikh Ahmad Al Tayeb.
Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla bertemu Pemimpin Umat Khatolik Paus Fransiskus di Vatikan dalam rangka penjurian pemberian gelar Sayeed Award for Human and Fraternity.
"Dalam kapasitas Pak JK sebagai juri mewakili Asia atas penghargaan tersebut, bersama mpat juri dari benua berbeda merasa perlu bertemu langsung dan berdiskusi tentang kriteria nominator untuk penghargaan ini," sebut Husain Abdullah.
"Setelah bertemu Paus Fransiskus di Vatikan, Pak JK melanjutkan perjalanan ke Riyadh Saudi Arabia, menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama Pembangunan Museum Rasulullah Muhammad SAW yang akan dibangun di Jakarta," lanjut Husain Abdullah.
Hadir di acara tersebut antara Dewan Mesjid Indonesia yang diwakili Komjen Pol (Purn) Drs. Syafruddin, M.Si selaku Wakil Ketua DMI dengan Abdul Rahman bin Muhammad Al Mathar selaku Deputi Eksekutif Liga Dunia.
"Usai penandatangan ini, karena sudah berada di Saudi Arabia, sebagai muslim tidak afdol rasanya jika Pak JK tanpa menunaikan ibadah umrah," imbuh Husain Abdullah.
"Untuk keperluan ibadah umrah Pak JK melanjutkan perjalanan ke Mekkah menunaikan umrah dengan protokol kesehatan yang ketat," lanjutnya.
"Saya sampaikan, Perjalanan Pak JK ke Vatikan dan Mekkah murni perjalanan misi kemanusiaan dan ibadah."
"Tidak bersangkut paut dengan kepulangan HRS apalagi politik dalam negeri apalagi 2024,” tegas Husain Abdullah.
"Saya juga mengingatkan para buzzer untuk tidak mengotori rangkaian perjalanan ini dengan narasi menyesatkan tanpa dasar dan bukti. Karena perjalanan Pak JK murni untuk kemanusiaan dan ibadah."
"Sebagai negara Pancasila, kita wajib menghargai dan menghormati warga negara Indonesia yang melaksanakan ritual ibadah keagamaannya dan kiranya tidak dinodai dengan fitnah murahan,” tandas Husain Abdullah.
Akibat Kosongnya kepemimpinan
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ramainya persoalan Habib Rizieq Shihab (HRS) di dalam negeri akibat adanya kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi.
"Kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat permasalahannya, sehingga polisi, tentara turun tangan, seperti kita menghadapi sesuatu yang goncangan," ujar JK saat acara webinar kebangsaan yang digelar PKS, Jumat (20/11/2020) malam.
"Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya, karena ada kekosongan pemimpin. Kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," sambung JK.
Menurut JK, persoalan Habib Rizieq merupakan suatu indikator bahwa proses sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia harus diperbaiki.
"Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa dia tidak percaya DPR untuk berbicara?"
"Kenapa tidak dipercayai partai-partai, khususnya partai Islam untuk mewakili masyarakat itu, kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan, yang punya aspirasi," papar JK.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, kata JK, harus menjadi bahan evaluasi semua pemangku kepentingan, khususnya PKS dan partai-partai Islam lainnya.
"Ada kekosongan suatu sistem, atau cara demokrasi, khususnya dalam ideologi keislaman, yang kemudian diisi Habib Rizieq," papar JK.
JK menegaskan, jika persoalan tersebut tidak dapat diatasi, akan muncul masalah baru dikemudian hari dan rakyat bisa mengambil haknya kembali yang telah diberikannya kepada wakil rakyat.
"Jangan sampai kita kembali lagi ke demokrasi jalanan, ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu," papar JK.
Pemanggilan HRS Tunggu Gelar Perkara
Terkait kasus kerumunan massa di acara Habib Rizieq Shihab, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut akan dipanggil pihak kepolisian.
Namun, pemanggilan Rizieq Shihab akan menunggu hasil gelar perkara.
Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Awi Setiyono.
"(Masih) menunggu gelar perkara," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).
Rencananya, kata Awi, gelar perkara akan dilakukan pekan depan.
Tapi rencana itu batal karena ada kegiatan serah terima jabatan (sertijab) di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
Kegiatan sertijab itu dilakukan untuk mengganti posisi Kapolda Metro Jaya yang akan diisi oleh Irjen Mohammad Fadil Imran.
Kapolda Metro Jaya sebelumnya, Irjen Nana Sudjana, dicopot dari jabatannya.
Sebab ia dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan terkait acara pernikahan putri Rizieq Shihab dan peringatan Maulid Nabi yang digelar Sabtu (14/11/2020) lalu.
“Rencana antara Kamis-Jumat ini, tapi karena ada kegiatan mutasi kapolda, ada serah terima di Mabes dan Polda Metro, dengan kesibukannya mungkin tertunda, enggak apa-apa, nanti kita lihat,” terang Awi.
Tak hanya di Jakarta, acara kunjungan Rizieq Shihab di Bogor pada Jumat (13/11/2020) juga tengah diselidiki.