News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Calon Kapolri

Bursa Calon Kapolri: Prediksi Calon Tunggal, Kriteria dari Anggota DPR Fraksi PDIP dan Demokrat

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin langsung upacara kenaikan pangkat pati dan pamen polri di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/12/2019). Calon Kapolri baru pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis masih menjadi isu hangat yang sedang dibincangkan.

TRIBUNNEWS.COM - Calon Kapolri baru pengganti Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis masih menjadi isu hangat yang sedang dibincangkan.

Termasuk bagi kalangan wakil rakyat hingga tokoh partai politik.

Seperti halnya prediksi adanya calon tunggal yang bakal diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hingga kriteria calon Kapolri yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman.

Baca juga: DPR: Kurangi Libur Akhir Tahun untuk Potong Mata Rantai Penularan Covid-19 

Inilah rangkuman Tribunnews.com terkait berita-berita terbaru tentang bursa calon Kapolri:

1. Wayan Sudirta PDIP Soal Isu Geng dan SARA

Diberitakan Tribunnews.com, anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyebut isu geng maupun SARA dibursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis, hanya akan menjadi angin lalu. 

"Saya kok kurang percaya dengan isu geng di umur Polri yang sudah ke-74 karena konsolidasi ke dalam semakin mantab."

"Walaupun ada, tapi hanya sekadar isu, geng itu tidak bisa menjadi penentu," papar Wayan saat dihubungi, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Menurut Wayan, pemilihan Kapolri melalui proses dan alur yang berjenjang, ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Presiden, dan Komisi III DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. 

"Katakanlah geng-nya kuat, kalau kriteria dan persyaratannya tidak terpenuhi belum tentu bisa lolos. Jadi saya kurang percaya geng itu bisa dominan mempengaruhi pencalonan Kapolri," papar politukus PDIP itu. 

Sementara terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kata Wayan, dipastikan hal tersebut tidak akan mempengaruhi pemilihan calon Kapolri ke depan. 

"Saya yakin di Komisi III tidak akan berkembang soal SARA itu, karena anggota Komisi III kan anggota MPR juga, yang satu tahun berkali-kali mengadakan sosialisasi empat konsensus kebangsaan."

"Di situ ada pencerahan tentang nilai-nilai Pancasila dan permasyarakatan konsep Bhineka Tunggal Ika," ujar Wayan. 

Di sisi lain, Wayan menyebut Kapolri ke depan, guna mewujudkan Polri yang profesional, moderen, dan terpercaya harus memenuhi beberapa syarat agar dapat membawa institusi Polri lebih baik lagi, serta bisa menyerap aspirasi masyarakat secara maksimal. 

Baca juga: Program 1.000 Sarjana Buat Kalangan Buruh, Karyawan, dan UMKM Diluncurkan

Adapun kriteria calon Kapolri, menurut Wayan di antaranya:

1. Harus jujur, seperti Hugeng Imam Santoso, sehingga masyarakat percaya serta bersimpati sehingga akhirnya mendukung kebijakan Kapolri.

2. Harus pintar, karena akan mengurus Indonesia yang sangat luas dengan persoalan yang kompleks dan jumlah anggota yang banyak. 

3. Berani bersikap tegas di tengah hiruk pikuk demokrasi pada saat ini.

4. Kuat membangun jaringan dengan menjaga kerukunan masyarakat dan bisa menjalin komunikasi baik dengan institusi TNI. 

5. Loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan pemerintah, yang bermuara pada terjaganya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. 

6. Mampu mengorganisir jajaran di bawahnya dengan baik, terutama Kapolda dan Kapolres agar dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang menuntut keadilan secara sungguh-sungguh.

2. Habiburokhman Soal Syarat Agama

Tribunnews.com mengabarkan, anggota Komisi III DPR Habiburokhman menyebut penentuan sosok Kapolri pengganti Jenderal Azis yang akan pensiun pada Januari 2021, tidak ditentukan dengan latar belakang agama. 

"Tidak ada aturan Kapolri harus agama tertentu, sepanjang memenuhi syarat, agama apapun dia berhak untuk menjadi Kapolri," ujar Habiburokhman saat dihubungi, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Diketahui, isu SARA muncul di bursa calon Kapolri merujuk salah satu kandidat potensial menjadi pucuk pimpinan Polri. 

Sosok tersebut yaitu Komjen Listyo Sigit Prabowo disebut akan terhambat karena masalah agama.

Baca juga: Presiden Jokowi Diprediksi Kembali Berikan Calon Tunggal Kapolri ke DPR RI

Tangkapan Layar (YouTube Berita Satu)

Listyo diketahui beragama Katolik. 

Menurut Habiburokhman, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk duduk di posisi pemerintahan, itu hak konstitusi dan sekaligus hak asasi manusia.

"Acuan kami (Komisi III) bukan latar belakang agamanya, tapi kemampuannya. Pak Sigit orang baik dan saya tahu betul beliau orang yang adil," papar politikus Gerindra itu.

3. Soal Calon Tunggal

Masih dari Tribunnews.com, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali menunjuk calon tunggal Kapolri pengganti Idham Azis yang diberikan kepada DPR RI.

"Lemkapi memprediksi Presiden akan mengirim hanya satu pati polri bintang tiga sebagai calon kapolri ke DPR," kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan saat dihubungi, Selasa (24/11/2020).

Lemkapi, kata Edi, mencatat telah ada 5 jenderal bintang tiga yang menguat menjelang Jenderal Idham Azis pensiun pada Januari 2021 nanti.

Mereka semuanya memenuhi syarat untuk menggantikan eks Kabareskrim tersebut.

"Lemkapi mencatat ada 5 jenderal bintang tiga yang memenuhi syarat dan berpeluang besar sebagai Kapolri."

"Idealnya nanti presiden akan mengambil pati polri bintang 3 dari angkatan 88, 89, 90, 91."

"Saya kira nama sudah bisa dibaca. Biar kelihatan ada regenerasi. Untuk 87 tetap ada, tapi semua itu tergantung presiden," ungkapnya.

Menurut dia, sesuai UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, hanya mereka yang bintang tiga memenuhi syarat sebagai calon kapolri.

Sementara pati polri yang bintang dua tidak bisa, kecuali dalam waktu dekat mendapat job bintang tiga. 

Selain bintang 3, syarat lainnya adalah memiliki prestasi dan berpengalaman memimpin wilayah.

Kemudian yang lebih penting lagi memimiliki chemistry atau kecocokan  dengan presiden agar bisa mengujudkan visi misi Presiden.

"Kami melihat faktor chemistry yang paling dominan. Tanpa memiliki chemistry yang baik sulit direkomendasikan Presiden untuk calon kapolri," tukasnya.

4. Benny Demokrat Singgung Boneka Cukong

Artikel lain Tribunnews.com, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengungkapkan kriteria calon Kapolri yang dianggap ideal memimpin korps berseragam coklat itu.

Yang paling pertama adalah calon itu harus memiliki pengalaman panjang memimpin di organisasi Polri.

"Kriteria calon Kapolri yang pertama adalah pernah Kapolda di wilayah strategis," kata Benny saat dihubungi, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Tiga Komjen Polisi Segera Pensiun, Pengisinya Bisa Masuk Bursa Calon Kapolri

Benny menuturkan kriteria selanjutnya yang harus menjadi pertimbangan adalah memiliki akar yang kuat dan diterima oleh seluruh jajaran internal Polri. 

Selain itu juga bisa memahami dan mampu mengeksekusi visi presiden dalam bidang penegakan hukum.

Sebaliknya yang terpenting adalah bukan figur yang mudah dikontrol oleh pihak pemilik modal.

"Calon Kapolri kriterianya bukan boneka para cukong," ungkapnya.

Selanjutnya, kriteria lainnya adalah mampu berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat yang beragam.

Di saat yang bersamaan juga menjunjung profesionalitas dengan tidak menjadi alat kepentingan politik.

"Calon Kapolri harus mampu mengawal netralitas institusi Polri dalam politik praktis, tidak jadi alat kekuasaan politik tertentu," tukasnya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Seno Tri Sulistyono, Igman Ibrahim)
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini