Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sedang berlangsung termasuk beragendakan pemilihan Ketua Umum untuk memimpin kepengurusan MUI 2020-2025.
Nahdhatul Ulama (NU) bahkan mengajukan nama Kiai Miftachul Akhyar sebagai bakal calon ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 dalam Musyawarah Nasional MUI X yang digelar di Jakarta mulai Rabu (25/11/2020) kemarin.
"Dari PBNU mengajukan Kiai Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU," kata Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud, Rabu (25/11/2020).
Marsudi menyebut PBNU hanya mengusulkan nama Miftachul untuk menjadi calon ketua umum MUI.
Baca juga: Nama-nama Politisi Gerindra yang Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo Jadi Menteri, Ada Nama Fadli Zon
Dia disebut-sebut calon kuat Ketua MUI pengganti KH Ma'ruf Amin.
Lalu siapakah sosok Miftachul Akhyar?
Profil Miftachul Akhyar
Miftachul Akhyar merupakan Ulama dan Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2018-2020.
Dikabarkan media, ia terpilih sebagai Rais Aam PBNU menggantikan Ma'ruf Amin yang saat itu mencalonkan diri sebagai Wapres di Pilpres 2019.
Selain Rais Aam PBNU, pria kelahiran Surabaya, 1 Januari 1953 ini merupakan Pengasuh di Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya
Riwayat Karier
Dirangkum dari laman penasantri.id, Miftachul Akhyar pernah menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya 2000-2005.
Lalu Rais Syuriah PWNU Jatim 2007-2013, 2013-2018.
Wakil Rais Aam PBNU 2015-2020.
Selanjutnya didaulat sebagai Pj. Rais Aam PBNU 2018-2020.
Dirinya pernah nyantri di Pondok Tambak Beras, pondok Sidogiri, Pondok Lasem Jawa Tengah, dan mengikuti majelis ta’lim Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al- Maliki di Malang, tepatnya ketika Sayyid Muhammad masih mengajar di Indonesia.
Munas X MUI
Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud, menyebut PBNU hanya mengusulkan nama Miftachul untuk menjadi calon ketua umum MUI.
Ia belum mengetahui jika ada kandidat lain yang akan maju bersama-sama Miftachul sebagai calon ketua umum MUI dalam Munas kali ini.
"Yang lainnya saya enggak ngerti. PBNU cuma satu aja itu," kata Marsudi.
Miftachul Akhyar sendiri menjabat sebagai Rais Aam PBNU sejak 2018 lalu.
Baca juga: Din Syamsuddin Minta Maaf Tak Hadiri Munas MUI ke-X
Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, Jawa Timur itu menggantikan posisi Ma'ruf Amin usai dicalonkan sebagai kandidat wakil presiden pada Pilpres 2019.
Jika PBNU sudah mengajukan nama, sebaliknya PP Muhammadiyah belum mengajukan nama kader terbaiknya untuk menjadi calon Ketum MUI 2020-2025.
"Belum," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Ia menegaskan pemilihan Ketum MUI dilakukan oleh tim formatur yang akan dipilih dan ditetapkan peserta Munas.
Senada dengan Abdul Mu'ti, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa kader Muhammadiyah yang diajukan untuk menjadi kandidat Caketum MUI.
Ia mengklaim bahwa PP Muhammadiyah tak mengajukan nama-nama personal secara khusus dalam Munas MUI.
"Tapi secara formal mekanisme diserahkan kepada Musyawirin (peserta Munas) diharapkan tidak memandang latar belakang ormas tertentu tapi kapabilitas dan kepantasan yang diutamakan," ujar Dadang.
Sebelumnya, Ketua Steering Comittee (SC) Munas MUI, Abdullah Jaidi sempat membeberkan terdapat beberapa nama ulama yang berlatar belakang Muhammadiyah, seperti Muhyiddin Junaidi, Anwar Abbas, hingga Syafiq Mugni dalam bursa Caketum MUI.
Munas MUI sendiri dibuka pada Rabu (25/11/2020) malam dan berlangsung hingga Jumat (27/11/2020) mendatang.
Munas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI periode 2015-2020.
Baca juga: Selain Memilih Pengganti Maruf Amin, Munas MUI Besok Juga Bahas Fatwa Vaksin Corona
Sementara pada hari kedua atau 26 November 2020 ini MUI akan menggelar tiga agenda penting.
Di antaranya mendengarkan laporan pertanggungjawaban ketua umum Dewan Pimpinan MUI 2015-2020, sidang-sidang komisi hingga pemilihan ketua umum dan pengurus MUI masa bakti 2020-2025.
Sidang komisi akan dibagi menjadi empat bagian yakni Komisi PDPRT, Komisi Garis-Garis Besar Program Kerja Nasional, Komisi Fatwa dan Komisi Rekomendasi/Taujihat.
Khusus untuk Komisi Fatwa akan membahas pelbagai rekomendasi fatwa dalam agenda Munas kali ini.
Di antaranya fatwa terkait kehalalan vaksin corona, fatwa pendaftaran haji pada usia dini, fatwa penggunaan masker saat berihram haji dan umrah dan fatwa pendaftaran haji melalui utang dan pembiayaan.
Adapun di hari ketiga Munas akan digelar upacara penutupan.
Agenda ini akan diisi oleh sambutan Ketua Umum terpilih serta amanat Wakil Presiden RI sekaligus menutup Munas X MUI.(tribun network/rin/dod/aco)