Soal Libur Akhir Tahun, Politikus PKS Minta Pemerintah Pikirkan Langkah Antisipasi

Karena, lanjut dia, lonjakan kasus Covid-19 terjadi saat libur panjang yang lalu, saat terjadi pergeseran masyarakat dari satu daerah ke daerah lain.

“Sebagaimana kita tahu, belajar dari pengalaman libur panjang akhir pekan pada era pandemi ini, tingkat penularan Covid-19 selalu tinggi. Berangkat dari pengalaman itu, seharusnya soal libur akhir tahun ini sebaiknya dikurangi saja,” jelasnya.

Selain itu dia juga meminta pemerintah menegakkan protokol kesehatan 3M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak aman, sehingga bisa mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Senada dengan itu Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masa liburan akhir tahun tidak terlalu panjang.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PPP Arsul Sani ketika dihubugi Tribunnews.com, Selasa (24/11/2020).

“Kami di DPR sepakat denga apa yang disampaikan oleh Presiden terkait masa libur akhir tahun untuk tidak terlalu panjang,” ujar Sekretaris Jenderal PPP ini.

“Pengalaman cuti bersama beberapa waktu lalu telah memberikan pelajaran kepada kita, pergerakan orang dalam jumlah besar dari dan menuju satu daerah telah menyebabkan peningkatan jumlah keterpaparan Covid-19,” jelas anggota Komisi III DPR RI ini .

Karena itu dia tegaskan, perlu mengurangi durasi cuti bersama sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di akhir tahun.

“Untuk itu memperpendek masa libur menjadi satu opsi yang bisa diterima untuk menekan laju peningkatan penularan Covid-19,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief juga Hasan mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun.

“Kebijakan memprioritaskan melawan Covid-19, lebih utama dari ekonomi adalah tepat,” ujar mantan Ketua Harian Partai Demokrat ini ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (24/11/2020).

Dia berpesan agar pemerintah memastikan semua langkah-langkah antisipatif guna melindungi masyarakat dari terpapar Covid-19.

“Kita dorong Pemerintah mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat aman dari Covid-19,” jelas mantan Menteri Koperasi dan UMKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pemerintah juga diminta untuk mengoptimalkan lagi rapid test Covid-19 untuk melacak kasus baru di tengah masyarakat.