Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan merupakan organisasi politik yang bertugas mengkritisi pemerintah.
"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik," ujar Ace saat dihubungi, Jakarta, Jumat (27/11/2020).
"MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemashlahatan umat," sambung Ace.
Diketahui, Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain terdepak dari kepengurusan MUI Periode 2020-2025.
Ace menyebut, Munas MUI telah menunjukan karakteristiknya sebagai organisasi keulamaan yang sejuk dan damai, tidak ada ribut-ribut yang tidak perlu.
"Tentu kami berharap dengan kepengurusan yang baru ini, MUI menjadi wadah bagi para ulama, Kyai, cendikiawan muslim, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dalam bidang keagamaan," tutur politikus Golkar itu.
Baca juga: Tidak Masuk Kepengurusan MUI, Din Syamsuddin: Dari Awal Saya Tidak Bersedia
Selain itu, sebagaimana tema dalam Munas, kata Ace, MUI diharapkan terus mengedepankan washatiyatul Islam atau Islam moderat, Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah.
"MUI yang kini dipimpin oleh Romo Kyai Miftahul Akhyar, Rois Aam Syuriah PBNU, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah untuk kemajuan umat di Indonesia," papar Ace.