Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio memperkirakan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan tidak akan menjadi milik Partai Gerindra setelah ditinggalkan Edhy Prabowo.
Edhy Prabowo menjadi tersangka kasus dugaan korupsi perizinan benih lobster atau benur.
“Kalau untuk Menteri KKP, prediksi saya tidak akan diberikan lagi kepada Gerindra,” ujar pendiri lembaga analisis dan survei KedaiKOPI ini ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (1/12/2020).
Dia memprediksi ada tiga partai koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin akan mengisi kursi kosong Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tiga partai politik itu adalah PDI Perjuangan, Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Bila itu diberikan kepada Partai besutan Megawati Soekarnoputri, maka dia menduga, Susi Pudjiastuti bisa kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.
“PDI Perjuangan itu sama dengan afiliasinya pak Jokowi. Bisa saja Ibu Susi Pudjiastuti akan kembali jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Atau Mantan Menteri Kelautan Dan Perikanan Rokhim Danuri ,” jelas Hensat, demikian sapaannya.
Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan juga bisa diberikan Jokowi kepada Golkar sebagai ‘hadiah’ atas keberhasilan Menteri Kordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto meloloskan UU Cipta Kerja.
Baca juga: Fadli Zon Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Pengamat: Akan Ramai Dunia Persilatan
“Ke Golkar bisa saja ini bentuk penghargaan dan terima kasih kepada Airlangga dari Jokowi karena sudah menggolkan UU Cipta Kerja,” ucapnya.
Golkar dan Gerindra menurut dia, bisa saja bertukar kursi menteri, menurut dia. Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan diserahkan kepada Golkar, sementara Menteri Pemuda dan Olahraga menjadi milik Partai Gerindra.
“Bisa saja nanti kursi Golkar yang di Kemenpora ditukar sama Gerindra,” paparnya.
Peluang terakhir ada untuk PAN, sebagai anggota koalisi termuda dan belum mendapatkan jatah kursi Menteri di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
“Jadi PAN mungkin akan dapat satu itu, karena sebagai anggota koalisi termuda belum dapat kursi. Namun itu semua kembali kepada hak prerogatif presiden untuk memutuskan kepada siapa diberikan,” jelasnya.(*)