Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean dan pemerhati sosial Rudi S Kamri akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh putri Wakil Presiden Ri ke-12 Jusuf Kalla, Muswirah Kalla.
Ferdinand dan Rudi dilaporkan dengan merujuk Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.
Laporan tersebut dilayangkan Muswirah lantaran keduanya diduga mencemarkan nama baik Jusuf Kalla melalui cuitan mereka di Twitter. Cuitan yang dianggap mencemarkan nama baik Kalla tersebut mulanya diunggah Ferdinand.
"Hebat juga si caplin, bawa duit sekoper ke Arab, bayar ini itu beres semua. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal. Tampaknya presiden akan sangat disibukkan oleh kegaduhan rekayasa caplin demi anak emasnya si asu pemilik bus edan,” demikian bunyi twit Ferdinand.
Baca juga: Dilaporkan Putri Jusuf Kalla, Ferdinand Beri Penjelasan soal Siapa yang Ia Maksud dengan si Caplin
Menurut Muswira, sosok Chaplin dalam twit tersebut kemudian ditafsirkan masyarakat sebagai Jusuf Kalla.
Usai Ferdinand mengunggah twit tersebut, nama Jusuf Kalla sempat masuk dalam trending topic di twitter.
Mayoritas cuitan yang memperbincangkan Kalla saat itu menghubungkannya dengan kepulangan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Oleh banyak akun twitter, Kalla dituduh sebagai pihak yang berada di balik kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia.
Bahkan, Kalla dituduh memuluskan dan mendanai kepulangan Rizieq untuk memuluskan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Tuduhan tersebut dilayangkan kepada Kalla lantaran sesaat sebelum Rizieq pulang, Kalla tengah berkunjung ke Arab Saudi
Kendati demikian, jauh hari sebelumnya, Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, telah membantah cuitan Ferdinand tersebut.
Husain mengatakan kunjungan Kalla ke Arab Saudi untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan Museum Rasulullah Muhammad SAW yang akan dibangun di Jakarta.
Penandatanganan tersebut melibatkan Dewan Mesjid Indonesia yang diwakili Komjen Pol (Purn) Syafruddin selaku Wakil Ketua DMI dengan Abdul Rahman bin Muhammad Al Mathar selaku Deputi Eksekutif Liga Dunia.
“Usai penandatangan ini, Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai muslim karena sudah berada di Saudi Arabia, tidak afdol rasanya tanpa menunaikan ibadah umrah. Untuk keperluan ibadah umrah Pak JK melanjutkan perjalanan ke Mekkah menunaikan umrah dengan protokol kesehatan yang ketat,” tutur Husain.
“Saya mengingatkan para buzzer untuk tidak mengotori rangkaian perjalanan ini dengan narasi menyesatkan tanpa dasar dan bukti. Karena perjalanan Pak JK murni untuk kemanusiaan dan ibadah,” kata Husain.
Ferdinand anggap laporan ke polisi berlebihan
Adapun Ferdinand menilai laporan Muswirah Kalla terhadap dirinya atas dugaan mencemarkan nama baik Kalla di Twitter berlebihan.
"Saya tidak mengenal dan merasa tidak pernah menyerang keluarga beliau (Muswirah) maupun keluarga Pak JK di media sosial," ujar Ferdinand saat dihubungi, Rabu (2/12/2020).
Ferdinand mengatakan, Muswirah juga tidak pernah meminta klarifikasi secara langsung terkait tulisannya di Twitter yang dianggap mencemarkan nama baik Kalla.
Ia juga mengatakan, Husain juga telah menanyakan perihal kicauan itu kepadanya.
"Beberapa kali di media seperti di TVOne atau di RRI saya berbicara dengan Pak Husain Abdullah juru bicara Pak JK pernah bertanya kepada saya, 'Apakah yang dimaksud Pak JK?', saya bilang bukan, yang saya maksud bukan Pak JK," kata dia.
Kendati begitu, Ferdinand menghormati langkah hukum yang ditempuh Muswirah. Ia mengatakan, akan mengikuti proses hukum dan akan memberikan klarifikasi jika diminta polisi.
Namun, dia mengingatkan bahwa tanpa bukti yang jelas, laporan Muswirah bisa dikategorikan sebagai laporan palsu.
"Saya tentu punya hak hukum. Saya akan berikan klarifikasi jika diminta dan akan memberikan jawaban keterangan ke pihak kepolisian. Karena ketika laporan seperti ini yang menarik-narik tanpa ada bukti yang jelas tentu bisa menjadi kategori laporan palsu, nanti kita lihat," ucap Ferdinand.
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono, menyatakan, laporan itu akan melalui proses administrasi terlebih dahulu.
"Ya hari ini kan laporan polisi baru masuk, masih proses administrasi. Tentunya nanti kalau sudah sampai ke penyidik akan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu," ujar Awi.