News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Temui Kapolri, Amien Rais Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan Rizieq Shihab

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyambangi gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/12/2020) siang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyambangi gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/12/2020) siang. 

Dalam kesempatan tersebut, Amien Rais yang tampak didampingi oleh Marwan Batubara itu berencana menemui Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Ia ingin bertemu untuk membicarakan kasus yang menimpa Rizieq Shihab.

"Alhamdulillah kami ingin ketemu kapolri tapi beliau ada di luar kantor, kami pokoknya ingin ketemu siapapun wakilnya, kemudian dibawa ke divisi humas, kepala divisi humas pun tadi sedang pergi. Jadi tadi kami diterima di stafnya," kata Amien di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Minggu (13/12/2020). Rizieq Shihab diperiksa sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. (Tribunnews.com/Jeprima)

Dalam pers rilis yang dibagikan Amien Rais, kedatangannya memang berkaitan dengan proses hukum yang dialami oleh Rizieq Shihab.

Dia mengaku prihatin dengan nasib yang menimpa Rizieq Shihab.

"Kami sebagai anak bangsa sangat prihatin atas kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya pasca kepulangan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS). HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan," ungkapnya.

Amien menyampaikan pemerintah dinilai tak menyangka terkait sambutan umat Islam atas kedatangan Rizieq Shihab ke tanah air.

Kasus ini dinilai tidak akan gaduh jika pemerintah membuka dialog.

"Sesungguhnya jika pemerintah beritikad baik mampu membuka diri dan membangun dialog secara tulus ikhlas, maka diyakini situasi dan kondisi kehidupan sosial politik akan menjadi lebih baik," jelasnya.

"Kegaduhan yang terjadi dan terhambatnya saluran dialog semakin memperlebar jarak antara pemerintah dengan pendukung HRS. Kondisi demikian tidak bisa dianggap remeh, sebab berpotensi melemahkan persatuan dan kohesi nasional," sambungnya.

Apalagi, kata dia, insiden penembakan di luar hukum terhadap keenam laskar FPI semakin memperburuk stabilitas nasional.

Patut diduga telah terjadi kejahatan HAM berat dan tindak pidana teorisme. 

"Terdapat petunjuk adanya penculikan dan penganiayaan. Keenam laskar FPI tersebut bertugas mengawal imam yang mereka cintai beserta keluarga untuk kepentingan beribadah dan sejatinya turut serta dalam pengajian subuh keluarga. Dengan demikian, kami yakin mereka gugur sebagai syuhada," bebernya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini