Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama politikus PDIP Ahmad Basarah dikabarkan menjadi Menteri Sosial, untuk menggantikan Juliari P Batubara yang kini berstatus tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) di Jabodetabek.
Ketika dikonfirmasi hal tersebut, Basarah mengaku tidak bersedia menjadi Menteri Sosial karena sudah mendapat tugas khusus di tempat lain dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya sudah ada tugas khusus dari Bu Mega dalam menjalankan fungsi-fungsi pembangunan nasional bangsa Indonesia, sehingga saya harus fokus dalam tugas-tugas tersebut," kata Basarah, Sabtu (19/12/2020).
Menurut Basarah, PDIP memiliki banyak kader yang mumpuni untuk mengantikan Juliari Batubara di susunan Kabinet Indonesia Maju.
"Nama-nama seperti Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Eriko Sotarduga Sitorus, Sukur Nababan dan Komarudin Watubun saya nilai sebagai figur yang potensial menjadi Mensos," ucap Wakil Ketua MPR itu.
Namun, Basarah menyebut wewenang untuk mengusulkan nama calon menteri dari internal PDIP adalah hak prerogatif Megawati selaku ketua umum.
Baca juga: Tiga Hari Lagi Rabu Pon, Benarkah Jokowi Reshuffle Kabinet di Hari Baik Menurut Penanggalan Jawa?
"Hal itu adalah amanat AD/ART partai kami. Sementara wewenang untuk mengangkat seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ucap Basarah.
"Jadi sebaiknya kita jangan mendahului dan tunggu saja keputusan Bu Mega untuk mengusulkan calon Mensos pengganti Juliari Batubara kepada Presiden Jokowi," sambungnya.
Sementara rekan separtainya Sukur Nababan menjawab hampir sama. Sukur mengaku tidak terpikir menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tingkat eksekutif.
"Tidak kepikiran, masih fokus di partai," ucap Sukur, Sabtu (19/12/2020).
Sukur yang saat ini menjadi Anggota Komisi V DPR pun mengaku belum diajak komunikasi dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Hehe, belum ada (komunikasi)," kata Sukur.
Ketua YLKI Tulus Abdi menyebut jika dirinya adalah Presiden Joko Widodo, maka menteri pertama yang akan di-reshuffle adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Sedang isu reshuffle di kabinet Jokowi, maka kalau saya jadi Presiden Jokowi, yang akan saya reshuffle pertama adalah Menteri Kesehatan," kata dia, Jumat (18/12/2020).
Menurutnya Terawan patut di-reshuffle karena tidak punya kapasitas yang cukup sebagai pejabat publik yang membidangi kesehatan.
Selain itu Terawan juga diduga telah membangkang terhadap regulasi.
"Secara regulasi kita menganggap Menkes telah melakukan pembangkangan regulasi. Ini harus digarisbawahi, Menkes telah melakukan pembangkangan regulasi karena tidak menjalankan amanat RPJMN 2020," kata dua.
Baca juga: 9 Kali Reshuffle Kabinet Diusulkan Sepanjang 2020, Jokowi Tetap Bergeming
Terawan dianggap membangkang terhadap regulasi lantaran belum mengamandemen PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Sesuai amanat Perpres no 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), PP 109/2012 tentang Produk Tembakau itu harusnya sudah diamandemen dalam dua tahun terakhir.
Namun proses amandemen PP Produk Tembakau itu belum berjalan, bahkan mandek. Walhasil, angka prevalensi perokok pada anak meningkat signifikan.
"Ini mungkin saya kira satu-satunya Menkes di dunia yang tidak paham soal kesehatan publik dalam konteks pengendalian tembakau di Indonesia," kata dia. (tribun network/sen/nik)