Baca tanpa iklan
Pihak Kedubes Jerman pun mengklarifikasi kedatangannya ke Markas FPI.
Mereka mengaku tidak ada niatan politik, tetapi hanya untuk memastikan keamanan karena demontrasi 1812 berada di sekitaran gedung Kedubes Jerman.
Kata pakar hukum internasional
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mendesak Duta Besar Jerman untuk Indonesia segera memulangkan pegawai kedubes yang telah bertindak secara ceroboh datang ke Markas Front Pembela Islam (FPI).
“Dubes Jerman segera memulangkan pegawai kedubes yang telah bertindak secara ceroboh. Ini untuk mencegah rusaknya hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman,” ujar Hikmahanto Juwana ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/12/2020).
Sejak kemarin viral foto yang menggambarkan seorang yang diduga diplomat Jerman dengan mobilnya memasuki Markas FPI.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini pun menilai ada empat alasan untuk mendesak Kedubes Jerman segera memulangkan pegawainya yang datang ke Markas FPI.
Baca juga: Keluarga 6 Laskar FPI Akan Sambangi Komnas HAM Hari Ini untuk Berikan Bukti Soal Insiden Tol Japek
Pertama, hingga saat ini tidak dijelaskan apakah pegawai kedutaan Jerman tersebut seorang diplomat atau bukan.
Kedua, kata dia, tidak seharusnya pegawai Kedutaan mencari tahu tentang sesuatu dengan mendatangi Markas FPI.
“Bila pegawai tersebut ingin mencari tahu seharusnya dilakukan di tempat yang netral, seperti hotel ataupun rumah makan,” jelas Hikmahanto.
Baca juga: Bareskrim Jadwalkan Periksa Keluarga 6 Laskar FPI yang Tewas dalam Insiden Tol Japek Hari Ini
Ketiga, adalah tindakan bodoh dari pegawai Kedubes Jerman untuk datang ke Markas FPI di era sosial media.
Karena di tengah isu FPI yang menghangat akhir-akhir ini, siapa saja tentu dapat mengambil gambar dan mem-posting kedatangan pegawai Kedubes Jerman itu di sosial media untuk berbagai kepentingan dan menimbulkan berbagai penafsiran.
Baca juga: Komnas HAM Akan Cek Kendaraan FPI dan Polisi Usut Kasus Tewasnya 6 Pengawal Habib Rizieq
Terkahir, menurut dia, pegawai tersebut bahkan tidak cerdas dan sensitif dengan situasi politik yang belakangan berkembang di Indonesia.
“Pegawai tersebut seolah membiarkan Negara Jerman dijadikan legitimasi untuk satu pihak dan pada saat bersamaan sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh pihak yang lain,” tegasnya.
Untuk itu pula dia meminta Duta Besar Jerman untuk Indonesia mengklarifikasi hal ini dan meminta maaf secara terbuka.