Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon pasangan Pilpres 2019, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) kini bergabung pada kabinet pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).
Melihat situasi ini, mantan Wakil DPR RI Fahri Hamzah meminta Prabowo-Sandi untuk mengajak Jokowi-Ma'ruf memulai rekonsiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI).
Politisi ini meminta mereka untuk mengakhiri ketegangan yang terjadi.
Hal ini terlihat pada cuitan akun Twitter resmi miliknya, @Fahrihamzah, Selasa (23/12/2020).
Baca juga: Sandiaga Uno Jadi Menteri, Irma Chaniago Bahas Sikap Fadli Zon : Presiden Digebukin Terus
Baca juga: Setelah Dukung Jokowi, Arief Poyuono Tunggu Dipecat Prabowo Keluar dari Partai Gerindra
"Ayolah pak @prabowo dan pak @sandiuno ajak pak @jokowi dan kyai Ma’ruf mengakhiri semua ketegangan ini."
"Mari mulai lagi rekonsiliasi."
"Kalian berempat sudah satu perahu."
"Kami dukung persatuan dan kolaborasi."
"Ayolah."
"Bismillah. !," tulis Fahri Hamzah pada cuitannya.
Diketahui, beberapa waktu lalu terjadi dua kasus perseteruan yang berkaitan dengan FPI, yakni Habib Rizieq resmi ditahan terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.
Lalu, enam laskar FPI tewas ditembak yang diduga karena melakukan penyerangan pada Polri.
Fahri Hamzah sebelumnya juga pernah mempertanyakan sikap pemerintah yang belum mengadakan rekonsiliasi dengan pihak FPI.
Baca juga: Jokowi Lakukan Reshuffe Kabinet, Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Pengamat Politik Beri Tanggapan
Hal ini ia sampaikan pada kanal YouTube Indonesia Lawyer Club, Selasa (16/12/2020).
"Kenapa sih sampai sekarang tidak ada panggilan untuk rekonsiliasi, sombong terus," kata Fahri.
"Ini kasus pembunuhan 6 orang itu, sederhana, apa sih masalahnya?," lanjutnya.
Fahri Hamzah menuturkan tanggapannya terkiat penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS).
Baca juga: Fahri Hamzah Akan Simpan Amplop Honor di Episode Perpisahan ILC, Begini Reaksi Tegas Fadli Zon
"Saya dengar dari HRS mau pulang dijemput keluarganya, tapi ada pejabat nantang dia, itu tokoh kecil enggak usah dianggap, engga ada yang datang."
"Akhirnya dateng orang ribuan, begitu orang dateng ribuan, yang nyambut dianggap salah, Polda-nya (Kapolda) dipecat," jelas Fahri.
Eks Wakil Ketua DPR ini juga menyinggung adanya seorang wartawan yang dipanggil oleh kepolisian.
Diketahui, seorang wartawan, Edy Mulyadi dipanggil karena terkait investigasi yang dilakukannya pada kasus tewasnya 6 anggota FPI ini.
Baca juga: Profil Andi Rian Djajadi, Perwira yang Memimpin Rekonstruksi Penembakan 6 Laskar FPI
Baca juga: Dewan Pers Belum Terima Surat Klarifikasi dari Bareskrim Polri Terkait Video Reportase Edy Mulyadi
"Wartawan menginvestigasi, dipanggil, salah omong dipanggil."
"Ini kerendahan hati enggak muncul gitu ya," ucap Fahri.
Pada tayangan itu, Fahri menyampaikan dirinya percaya Negara Indonesia dapat mengahadapi permasalahan yang ada.
"Tools kita untuk menghadapi krisis ini besar, saya percaya kepada negara pancasila ini," tuturnya.
Baca juga: UPDATE Kasus Tewasnya 6 Laskar FPI: Komnas HAM Periksa Barang Bukti, akan Libatkan Ahli Autopsi
Baca juga: Tanggapan Komnas HAM Sudah Periksa Barang Bukti HP Sampai Voice Note
Menurutnya, Indonesia memiliki dua kekuatan utama, yakni agama dan negara.
"Karena ada agama dan negara sekaligus di dalamnya, dua kekuatan utama yang hanya dimiliki bangsa Indonesia, di tempat lain tidak bisa disatukan, " kata Fahri.
Ia kembali menegaskan statementnya.
"Saya percaya bahwa kita kuat untuk menghadapi krisis ini," tegasnya.
Mahfud MD Beberkan Alasan Pemerintah Tak Berencana Rekonsiliasi
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan tidak berencana melakukan rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab.
Lewat akun Twitter-nya, Mahfud MD membeberkan alasan terkait tidak adanya rencana rekonsiliasi tersebut.
Hal ini bermula saat ia mengundang pihak kuasa hukum pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tersebut saat Rizieq Shihab belum kembali ke Indonesia.
"Penjelasan: sebenarnya, malam sebelum MRS mendarat, tanggal 9/11/2020 jam 19 saya mengundang Tim Hukum MRS (Sugito dan Ari)," tulis Mahfud di Twitter, Sabtu (12/12/2020).
Baca juga: Haikal Hassan Hanya Berusaha Hibur Keluarga Laskar FPI Terkait Cerita Mimpi Bertemu Rasulullah
Baca juga: Dalam Waktu Dekat Ini, Komnas HAM Bakal Periksa Polisi yang Bertugas saat Bentrokan dengan FPI
Mahfud menyampaikan ingin bersilaturahmi dengan Rizieq demi menjaga negara dan umat.
"Saya ngajak diatur silaturrahim di tempat netral untuk berdialog dengan MRS untuk menjaga negara dan umat bersama-sama demi kebaikan rakyat dan umat," tulis cuitannya.
Namun, rencana silaturahmi ini urung dilakukan setelah pemerintah mendengar pidato Rizieq.
Rizieq meminta pemerintah membebaskan sejumlah terpidana dan tersangka tindak pidana sebagai syarat rekonsiliasi.
"Tapi apa jawabnya? Hari pertama dia berpidato lantang, Mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu.
Baca juga: Polisi Tahan Rizieq Shihab hingga 31 Desember 2020, Ini Alasannya
Baca juga: Mahfud MD Bantah Pemerintah Tutup Ruang Dialog Dengan FPI
Menurut Mahfud MD, Rizieq sudah meminta syarat tinggi padahal silaturahmi belum digelar.
"Loh, belum silaturrahim sudah minta syarat tinggi," tulisnya.
Di akhir cuitannya, Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak berencana rekonsiliasi dengan Rizieq.
"Maka saya tegaskan, Pemerintah tak berencana rekonsiliasi dengan MRS," lanjutnya.
(Tribunnews.com/Shella)