Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19.
Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi.
Selain itu, ada fakta-fakta mengenai pernikahan Din Syamsuddin dengan cucu pendiri Gontor, Rashda Diana, yang digelar, Minggu (3/1/2021).
Lalu, ada pula penjelasan soal dihentikannya formasi guru pada pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.
Baca juga: Gerindra Dukung Sikap Tegas Jokowi Menindak Kelompok Intoleran
Baca juga: Elite Gerindra Dukung Kebijakan Tegas Jokowi Terhadap Kelompok Intoleran
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional, Senon (4/1/2021):
1. Jokowi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dipastikan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmidzi.
"Terkait rencana ini dan sesuai juga dengan pernyataan bapak presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin Covid pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini," ujarnya, seperti diberitakan Tribunnews.com, Minggu, (3/1/2021).
Waktu dan persiapan teknis vaksinasi Covid-19 akan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency use authorization (EuA).
Jika izin dari BPOM tersebut sudah keluar, vaksinasi dapat segera dilaksanakan secara bertahap di 34 provinsi.
“Secara total, kita membutuhkan waktu 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, untuk menuntaskan program vaksinasi Covid-19 di 34 provinsi dan mencapai total populasi sebesar 181,5 juta orang,” jelasnya, dikutip dari Sehatnegeriku.kemkes.go.id, Minggu.
Pelaksanaan vaksinasi selama 15 bulan akan berlangsung dalam dua periode, yakni Periode 1 berlangsung dari Januari hingga April 2021 dengan memprioritaskan 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi.