Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah akan membatasi kegiatan masyarakat di di Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Airlangga menuturkan, pembatasan tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.
"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat."
"Harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," ujar Airlangga, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).
Baca juga: Airlangga: Vaksin Diharapkan Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Baca juga: Menko Airlangga: Pandemi Menjadikan RI Semakin Berdaya Tahan
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini mengatakan, pembatasan kegiatan masyarakat ini akan dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020.
Airlangga menyebut, dalam PP itu diatur mekanisme pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas.
Namun, ia menegaskan, pembatasan kegiatan kali ini bukan berarti pelarangan kegiatan.
"Ini adalah pembatasan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan," katanya.
Bali dan Jawa dipilih karena kedua pulau tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan pemerintah.
Parameter yang dimaksud antara lain tingkat kematian di atas rata-rata nasional.
Baca juga: Cegah Covid-19, Korlantas Polri Awasi Ketat Pembatasan Pengunjung Rest Area di Tol Jakarta-Cikampek
Baca juga: Ini Daftar Pembatasan Aktivitas di Jawa-Bali 11-25 Januari 2021
Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional dan keterisian RS untuk ruang isolasi dan ICU di atas 70 persen.
"Pemerintah mendorong pembatasan ini dilakukan pada 11 hingga 25 Januari, pemerintah akan terus melakukan evaluasi."
"Mengawasi dengan ketat pelaksanaan protokol kesehatannya dan meningkatkan operasi yustisi," tambah Airlangga.
Pemerintah akan tambah tenaga medis
Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto juga mengatakan, akan menambah jumlah tenaga kesehatan untuk merawat pasien Covid-19.
Penambahan tersebut merujuk pada melonjaknya kasus Covid-19 aktif di Indonesia.
"Kementerian Kesehatan akan menambah jumlah tenaga kesehatan targetnya 10.000 (tenaga kesehatan)."
"Utamanya sebanyak 7.900 perawat dari 141 fasilitas kesehatan," kata Airlangga, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).
Baca juga: Menko Airlangga: Pandemi Menjadikan RI Semakin Berdaya Tahan
Baca juga: Saat Ini, Indonesia Berada di Puncak Risiko Penularan Covid-19 dan Kematian Nakes Tertinggi se-Asia
Ia juga menyampaikan perkembangan terbaru pasien Covid-19 di Indonesia.
Menurutnya, data pemerintah hingga Minggu (3/1/2021) mencatat kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 110.679 jiwa.
Jumlah kasus aktif ini diketahui berdasarkan pengurangan total pasien yang sembuh dan meninggal dunia.
Selain menambah tenaga kesehatan, kapasitas tempat tidur di rumah sakit (RS) juga akan ditingkatkan.
Airlangga menuturkan, pemerintah akan menambah ketersediaan tempat tidur hingga 30 persen untuk merawat pasien Covid-19.
"Pemerintah Pusat akan melakukan (koordinasi, red) dengan rumah sakit-rumah sakit pemerintah perawatan."
"Alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut," jelasnya.
Baca juga: Menko Airlangga: Tahun 2021 Kembali Kerja, Kembali Kembangkan Usaha, Manfaatkan Peluang
Baca juga: Kematian Tenaga Medis di Indonesia Peringkat 5 Besar di Dunia, 504 Nakes Meninggal Akibat Covid-19
Pemerintah juga akan mendorong penguatan implementasi tata laksana Protokol Kesehatan Covid-19.
Terutama penguatan protokol kesehatan di fasilitas kesehatan nonrujukan.
Airlangga juga menyebut perlunya penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran.
"Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveilans, baik itu tes, lacak, maupun isolasi," ujarnya.
(Tribunnews.com/Maliana)