Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Kapolri Idham Aziz diketahui akan pensiun pada Februari 2021 mendatang.
Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyerahkan nama pengganti Idham Aziz, sejumlah kandidat disebut-sebut akan menjadi Kapolri selanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah resmi menerapkan PSBB Jawa-Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021.
Sejumlah wilayah di Jawa dan Bali menjadi prioritas karena masuk empat parameter yang ditetapkan pemerintah.
Baca juga: Beredar Kabar Calon Kapolri Mengerucut di Dua Nama, Jenderal Lulusan Akpol 1988 dan 1991
Baca juga: Kapolri Naikkan Pangkat 44.884 Personel Kepolisian se-Indonesia
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional:
1. Kekayaan 3 Jenderal yang Disebut Jadi Pengganti Idham Aziz
Bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis semakin ramai diperbincangkan.
Terlebih jelang purna tugas Idham Azis pada 1 Februari 2021 mendatang.
Hingga kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyetorkan nama pengganti Idham Azis.
Oleh karena itu, sejumlah nama jenderal disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi TB 1.
Dari nama-nama tersebut, setidaknya tiga nama Komisaris Jenderal (Komjen) yang diunggulkan dari percaturan argumen.
Ketiganya berasal dari angkatan 1988 dan 1989.
Mereka adalah Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Komjen Pol Agus Andrianto.
Dari ketiga Komjen ini, siapa di antara mereka yang paling kaya berdasarkan laporan harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK?
Berikut harta kekayaan tiga jenderal yang disebut-sebut sebagai sosok kuat pengganti Idham Azis dalam bursa calon Kapolri:
Baca juga: Sering Blusukan di Jakarta, Pengamat Sebut Risma Bidik Pilgub DKI
Baca juga: Soroti Risma Lakukan Blusukan, Ini Komentar Rocky Gerung
2. Respons Politisi soal Risma Blusukan
Gaya blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini disorot oleh sejumlah politisi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberi apresiasi kepada Risma.
Hal itu diungkapkannya melalui cuitan Twitter pribadinya, @MardaniAliSera, Rabu (6/1/2021).
Namun Mardani berharap Risma tak hanya melakukan blusukan di Jakarta.
"Semua menteri yang bekerja perlu diapresiasi. Bu Risma sudah blusukan bagus. Dan karena beliau Menteri Sosial untuk seluruh NKRI, kita tunggu aksi blusukannya di provinsi / daerah lain."
"Jadi tidak adil kalau kebanyakan di DKI. Tapi saya yakin akan ke daerah lain juga," ungkap Mardani.
Sementara itu, politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, ikut mengomentari aksi blusukan Risma di sejumlah lokasi di Jakarta.
Fahri meminta staf Risma memberitahu perbedaan jabatan wali kota dan menteri.
Baca juga: Situasi Pandemi yang Tak Kunjung Membaik, Jokowi Singgung soal Lockdown
Baca juga: Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Modal Kerja Rp 2,4 Juta untuk Pelaku Usaha
3. Pernyataan Jokowi soal Vaksinasi Covid-19
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan kesiapannya untuk menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin Covid-19.
Presiden mengatakan tujuannya agar masyarakat merasa aman saat disuntik vaksin Covid-19.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menyerahkan bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).
"InsyaAllah minggu depan ini dimulai. Sudah dimulai disuntik vaksin. Nanti yang pertama kali disuntik saya," kata Jokowi.
"Saya ingin menunjukkan bahwa vaksinnya aman karena sudah melalui uji klinis tidak hanya sekali-dua kali, sudah diuji," tambahnya.
Presiden menambahkan, bahwa saat ini pemerintah sedang menunggu izin emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sehingga, jika izin sudah keluar, maka vaksin Covid-19 sudah mulai disuntikkan.
4. Langkah Idham Aziz Diapresiasi
Baca juga: Ingatkan Masa Pensiun ke Presiden, DPR Sebut Sikap Idham Azis Perwujudan Promoter
Baca juga: Resmi Jenderal Bintang Tiga, Ini Profil Komjen Petrus Golose Eks Anggota Tim Tito dan Idham Azis
Pengamat Politik dan Hankam, Arqam Azikin, memuji langkah Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis jelang masa pensiun sebagai anggota Polri.
Diketahui, Jenderal Idham Aziz mengajukan surat permohonan resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dicarikan penggantinya sebagai Kapolri.
Idham Aziz akan memasuki masa pensiun pada Februari 2021 mendatang.
Menurut Arqam Azikin, yang dilakukan Idham Azis jarang terjadi pada posisi jabatan tingkat pusat.
Terlebih melaporkan masa pensiunnya kepada Presiden dan meminta agar penggantinya segera diproses.
"Surat Jenderal Idham Azis kepada Presiden secara kesatria juga memberitahukan akan masa jabatannya segera selesai."
"Ini sebagai bagian dari konsistensinya membangun kredibilitas kepemimpinan personal sebagai orang nomor satu di kepolisian,” jelas Arqam Azikin di Makassar, Rabu (6/1/2021) sore.
Sikap Jenderal Idham Azis tersebut menunjukan bila dirinya bukan sosok pencari jabatan.
5. PSBB Jawa-Bali
Baca juga: Kriteria PSBB Jawa-Bali 11-25 Januari 2021, Berikut Daftar Wilayah yang Termasuk, Simak Aturannya
Baca juga: PSBB Jawa-Bali, Menkeu Sri Mulyani Beberkan Dampaknya ke Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, menyampaikan Keterangan Pers terkait dengan Hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada Rabu (6/1/2021), terutama mengenai kebijakan terbaru pemerintah terkait upaya pengendalian Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang melengkapi dengan penjelasan mengenai rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
“Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujar Menko Airlangga.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan orang/WNA ke Indonesia, dengan melarang sementara masuknya WNA dari tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2021.
Pertimbangan Pemerintah melakukan langkah ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan.
Seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian (Indeks PMI, IHSG, Nilai Tukar dan lain-lain), maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur.
“Di samping upaya menjaga momentum mendorong pemulihan ekonomi, harus tetap dibarengi dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19,” ujar Menko Airlangga.
(Tribunnews.com)