Baca tanpa iklan
"Jadi tak ada yang tahu kecuali setelah diumumkan secara resmi," lanjut Mahfud.
Komisi III DPR Jadwalkan Fit and Proper Test Calon Kapolri Senin atau Selasa Pekan Depan
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon kapolri Senin (18/1/2021) pekan depan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry usai menggelar rapat pimpinan dan internal Anggota Komisi III DPR RI.
"Kalau bisa Senin atau Selasa (pekan depan) sudah bisa fit and proper test. Itu konsep kami karena masa sidang kami pendek sekali hanya 29 hari. Jadi kami mencoba menyesuaikan semua acara," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Baca juga: ICW: Mestinya Presiden Terima Masukan Masyarakat di Bursa Calon Kapolri
"Tentu kami berharap kalau bisa besok sudah masuk suratnya, tapi itu kan kewenangan presiden, kami tidak bisa apa-apa," imbuhnya.
Herman berharap, surat presiden (surpres) calon kapolri segera dikirim ke DPR dalam minggu ini.
Sehingga, DPR bisa segera memproses surpres calon kapolri.
"Kami berharap kalau bisa dalam minggu ini surat masuk kemudian dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah), aturan sudah tidak perlu dibawa ke paripurna lagi, segera dari bamus ada penugasan kepada Komisi III," ucap politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Nama Komjen Listyo Sigit menguat
Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menunjuk Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada akhir Januari 2021.
"Insya Allah satu nama, Pak Listyo Sigit calon kuat," ujar Jazilul saat dihubungi, Jakarta, Senin (11/1/2021).
Namun, Jazilul mengaku pernyataannya soal Listyo akan menjadi calon tunggal yang diusulkan Presiden ke DPR, tidak bermaksud mendahului Tuhan dan Jokowi.
Baca juga: Muncul 3 Paket Pasangan Calon Kapolri-Wakapolri, Ini Penjelasan Komisi III DPR
"Sekali lagi saya menyampaikan ini, tanpa bermaksud mendahului takdir Allah dan ketentuan Presiden," tutur Wakil Ketua Umum PKB itu.