Baca tanpa iklan
Sebab sudah sejak Maret seluruh warga Indonesia harus beraktivitas dengan protokol kesehatan.
"Selama 2 bulan terakhir ini kemungkinan besar selain libur panjang adalah faktor kejenuhan, kelelahan, dan juga berbagai faktor lainnya yang menembus batas psikologis masyarakat kita ada kecenderungannya mulai menganggap abai terhadap protokol kesehatan," tuturnya.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya hingga para kepala daerah untuk membangun kembali semangat disiplin protokol kesehatan di masyarakat.
Baca juga: Tim Ahli WHO Akhirnya Mendarat di Wuhan untuk Selidiki Asal Virus Corona
"Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan menyampaikan kepada para menteri dan juga khususnya kepada ketua gugus tugas untuk mengingatkan kembali," kata dia.
"Juga presiden pada kesempatan khusus dua minggu yang lalu menyampaikan pesan kepada Gubernur seluruh Indonesia agar kembali memotivasi seluruh komponen bangsa yang ada di daerah masing-masing agar kembali patuh kepada protokol kesehatan," kata dia.
Di sisi lain Pemerintah juga telah berupaya menekan penyebaran virus corona dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 Januari sampai 25 Januari 2021.
Selain itu, proses vaksinasi Covid-19 juga telah dimulai dengan yang disuntik pertama adalah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Januari 2021.
Jokowi disuntik dengan vaksin merek Sinovac yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat (EUA) dari Badan Pemeriksa Obat-obatan dan Makanan (BPOM) RI.
BPOM menyebut bahwa vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.
Vaksinasi dilanjutkan kepada tenaga kesehatan di sejumlah daerah mulai 14 Januari 2021.
Kemenkes diketahui telah menetapkan empat timeline vaksinasi covid-19 kepada 181,5 juta penduduk di tanah air yang ditargetkan rampung dalam 15 bulan atau pada Maret 2022.
Usai tenaga kesehatan, ada dua sub-kategori yang ditetapkan pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi. 17,4 juta untuk petugas publik, dan 21,5 juta untuk lansia.
Target selanjutnya adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi dengan jumlah 63,9 juta.
Kemudian target keempat adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin, dengan target 77,4 juta orang.(tribun network/yud/dit/dod)