Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru bicara Sandiaga Uno, Kawendra Lukistian meminta Anggota Komisi X DPR Putra Nababan tidak perlu menyikapi unggahan Sandiaga soal lari pagi dimedia sosial secara berlebihan.
"Seharusnya santai saja, tidak perlu baper, tidak perlu lebay, itu sekedar Jokes. Tapi karena menghargai teman-teman dewan, jadi sudah dihapus postingannya (Sandiaga soal lari pagi)," tutur Kawendra kepada wartawan, Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Menurut Kawendra, sikap Sandiaga yang kerap mengunggah sesuatu di media sosial, merupakan bagian dari pekerjaanya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).
"Ini juga komitmen beliau (Sandiaga) terhadap keterbukaan informasi. Ingat ini era 4.0, jadi masyarakat perlu tahu apa saja yang dilakukan beliau sebagai menteri," paparnya.
Baca juga: Andre Rosiade Yakini Sandiaga Tak Bermaksud Framing Negatif Komisi X
Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra itu pun menyebut, pengelolaan media sosial Sandiaga dibantu beberapa admin, sehingga bisa simultan kapan saja menyampaikan informasi ke publik.
"Jadi anda (Putra Nababan) pun harusnya begitu jadi Anggota DPR-RI lebih banyak postingan tentang apa yang dilakukan. Silahkan introspeksi," ujarnya.
Sebelumnya Anggota Komisi X DPR Putra Nababan bereaksi terhadap konten video yang diunggah Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno di akun Twitter dan Instagram Sandiaga @sandiuno beberapa waktu lalu.
Menurut Putra, konten yang diunggah Sandi di media sosialnya tersebut dinilai telah menyindir Komisi X DPR lantaran menganggap sebagian anggota Komisi X tidak bisa bangun pagi dan lari pagi.
Diketahui unggahan Sandiaga soal lari pagi kini telah dihapus.
Meski demikian, politikus PDI Perjuangan tersebut meminta Sandi memberikan klarifikasi terkait unggahannya tersebut.
"158 ribu lebih masyarakat yang sudah membaca unggahan itu pasti berpikir anggota Komisi X tidak memenuhi undangan lari pagi dan tidak berkenan melihat langsung usaha ekonomi kreatif, padahal undangannya fiktif dan rekayasa saja. Jadi kebohongan publik ini harus diklarifikasi," kata Putra.