Baca tanpa iklan
2. Tanggapan Andi Samsan soal Pernyataan Mahfud MD yang Sebut MA jadi Penyebab IPK RI Turun
Baca juga: Mahfud MD Terkesan dengan Perubahan Masjid Istiqlal Setelah 1,5 Tahun Tak Berkunjung
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Saya Sudah Menduga
Mahkamah Agung (MA) buka suara atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Sebelumnya Mahfud menyatakan, salah satu penyebab turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 dikarenakan MA kerap melakukan pengurangan hukuman pada tingkat putusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK).
"Itu hanya persepsi atau asumsi. Sebab berbicara mengenai pemidanaan termasuk mengurangi hukuman terdakwa/terpidana korupsi melalui upaya hukum yang diatur dalam undang-undang adalah bagian dari penyelengaraan peradilan sebagai wujud mekanisme sebuah negara hukum."
"Dunia internasional tentu memahami masalah ini," ujar Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro, dalam keterangannya, Sabtu (30/1/2021).
Diketahui, IPK Indonesia mengalami kemerosotan sebesar tiga poin menjadi 37 dari sebelumnya berada pada skor 40 pada 2019.
Indonesia pun turun ke peringkat 102 dari sebelumnya peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei pada 2019.
Andi mengatakan, bila dilihat secara kuantitas, pengurangan hukuman itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap turunnya skor IPK.
Sebab putusan PK MA yang mengabulkan permohonan PK terpidana korupsi dengan mengurangi hukuman hanya 8 persen, berarti sekitar 92 persen permohonan PK terpidana korupsi yang ditolak.
"Menurut data yang ada, hanya 8 persen yang memang dikabulkan, jadi masih ada 92 persen yang ditolak," katanya.
2. Hoaks Fatwa Halal Vaksin Sinovac Pesanan
Baca juga: Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Dijadwalkan April 2021
Baca juga: Menkes: Anggota TNI dan Polisi Dapat Vaksin Covid-19 Maret 2021
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, memastikan vaksin Sinovac Covid-19 yang telah beredar di Indonesia dijamin kehalalan dan kesuciannya untuk diedarkan ke masyarakat.
Cholil juga membantah adanya anggapan fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan pesanan.