Inilah 5 Sosok yang Disebut AHY Akan Rebut Paksa Partai Demokrat, Ada Orang di Lingkaran Jokowi

TRIBUNNEWS.COM -  Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Hal ini diungkapkan AHY dalam konferensi pers yang digelar di Taman Politik, Wisma Proklamasi DPP Demokrat, Senin (1/2/2021).

Putra sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

Baca juga: Pidato Lengkap AHY Soal Rencana Kudeta Partai Demokrat, Libatkan 5 Orang Termasuk Pejabat

Baca juga: Kirim Surat ke Jokowi, AHY Minta Klarifikasi Dugaan Gerakan Politik Kudeta Partai Demokrat

Baca juga: Rekam Jejak 5 Sosok yang Disebut Akan Kudeta Demokrat: Marzuki Alie, Nazaruddin, hingga Moeldoko

Secara terang-terangan, AHY menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat.

Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Inilah lima sosok serta latar belakang orang yang disebut AHY terlibat dalam gerakan kudeta Partai Demokrat:

- satu kader Demokrat aktif

- satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif

- satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi

- satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun lalu

- satu orang non kader partai atau seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Baca juga: Mau Dikudeta Lingkaran Jokowi dari Ketum Demokrat, AHY: Untuk Kendaraan Politik Nyapres 2024

Terkait keterlibatan pejabat penting itu, AHY mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.

Apalagi, gerakan ini dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.