Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Video pembukaan rapat ini baru diunggah pada Minggu (31/1/2021).
Jokowi mengatakan, esensi dari PPKM saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak tegas.
Padahal, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Baca juga: PPKM Tidak Efektif, Presiden Jokowi Minta Kabinetnya Cari Formula Baru Tangani Penyebaran Covid-19
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.
Sejumlah menteri dan pejabat hadir dalam rapat terbatas itu, di antaranya Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Dalam rapat tersebut Jokowi menyebut ketidakefektifan PPKM terlihat dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.
Jokowi juga menunjukkan bahwa PPKM berdampak pada penurunan ekonomi.
Ia mengatakan, masalah penurunan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan, selama PPKM mampu menekan kasus positif Covid.
"Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya juga turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," kata Jokowi.
"Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk terlibat lebih sering untuk memberi contoh kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat.
Baca juga: Presiden Jokowi Akui Pelaksanaan PPKM Tidak Efektif Tekan Penularan Covid-19
"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," ujarnya.
Jokowi juga memerintahkan jajarannya bekerja sesederhana mungkin agar pesan kebijakan tersebut mudah diterima publik.
Misalnya, mengingatkan masyarakat soal aturan gerakan 5M. Gerakan itu meliputi memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi.
Hal ini yang mesti disampaikan ke publik.
"Siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 5M itu. Siapin juga masker yang memiliki standar standar yang benar," ucap Jokowi.
Kemudian, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog.
Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.
"Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," ujarnya.
Jokowi berharap laju penularan Covid-19 dapat semakin menurun seiring dengan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia.
"Kita harapkan di Februari ini betul-betul kita kepung dengan vaksinasi," tambahnya.
Baca juga: Selama PPKM, Jumlah Penumpang Bus AKAP Mengalami Penurunan
Kebijakan PPKM telah berlangsung dua jilid. PPKM jilid pertama dilangsungkan pada 11 hingga 25 Januari 2021.
Sementara, jilid kedua dilaksanakan mulai 26 Januari hingga 8 Februari.
Dalam pelaksanaan PPKM jilid II, pemerintah justru mengendorkan sejumlah aturan, salah satunya yakni pemerintah mengizinkan pusat perbelanjaan atau mal hingga restoran beroperasi sampai pukul 20.00 WIB.
Padahal, pada PPKM jilid pertama, baik mal dan restoran hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB.
Kasus positif Covid-19 justru melambung alih-alih berkurang selama PPKM yang berlangsung dua jilid itu.
Tercatat, dari PPKM jilid pertama hingga PPKM jilid II yang baru berlangsung enam hari, kasus positif Covid di Indonesia bertambah 228.502 kasus.
Secara kumulatif, sejak awal pandemi sampai dengan Minggu (31/1/2021), jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.078.314 kasus.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 873.221 dinyatakan sembuh, dan 29.998 meninggal dunia.(tribun network/fik/dod)