Baca tanpa iklan
Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kementerian Perindustrian, Muhammad Taufik, mengakui masih rendahnya penerapan dari EPR ini oleh produsen.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah terutama infrastruktur milik pemerintah. Selain itu, tidak adanya insentif yang diberikan kepada bisnis industri yang telah menerapkan EPR.
Kemudian, tidak ada kewajiban mengikat bagi pelaku usaha dalam bentuk laporan wajib pada program EPR.
Ini dikarenakan belum ada aturan turunan dari UU 18 Tahun 2018, sehingga pemerintah daerah belum mengeluarkan peraturan yang mengikat perusahaan yang menghasilkan limbah sampah.
“Jadi perlu kesadaran dari pemerintah daerah, masyarakat, dan industri, dalam menerapkan EPR di Indonesia,” katanya.
Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan perusahaan air minum AQUA yang sudah menggunakan reuse untuk botol kemasannya. “Ini kita coba apresiasi hal ini,” ucapnya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, juga menyampaikan dalam kolaborasi yang dilakukan dengan Danone Indonesia, setiap bulan Kabupaten Lamongan bisa mengurangi sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari 1.200 ton menjadi 500 ton pada tahun 2020 lalu.
Dia bercerita hal itu bisa dilakukan sejak dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sampahku Tanggungjawabku (TPST Samtaku).
TPST ini berdiri di atas lahan seluas 5.500 meter persegi dengan kapasitas maksimal 60 ton sampah per hari, Tak hanya itu, TPTS Samtaku ini melayani sampah 15.000 rumah tangga serta kawasan industri dan komersial yang ada di Kabupaten Lamongan.