Pertanyaan Soal Cara Kritik Tanpa Dipolisikan Dianggap Provokasi, JK: Saya Bertanya dengan Tulus

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan terkait pertanyaannya soal cara mengkritik tanpa dipolisikan.

Diketahui pertanyaan Jusuf Kalla tersebut dinilai sebagian orang sebagai bagian dari provokasi.

JK mengatakan, mereka yang menganggap pertanyaannya sebagai bagian dari provokasi adalah sebuah pandangan sempit.

"Itu pandangan yang sempit daripada teman-teman yang mengatakan seperti itu," ujar JK dalam tayangan Kompas TV bertajuk 'Ketika Jokowi Minta Dikritik,'" Rabu (17/2/2021).

Baca juga: Ikut Bersuara, Jusuf Kalla Sebut Din Syamsuddin Seorang Akademisi dan Tidak Melanggar Etika ASN

JK menjelaskan, apa yang dia tanyakan dalam konteks memberi kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja.

Pertanyaan itu diajukan JK hanya untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Pernyataan Jusuf Kalla Soal Kritik Terhadap Pemerintah

"Orang perlu mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa dalam (memberi) kritik itu. Jadi karena itulah maka saya bertanya, pertanyaan biasa sebenarnya," ujar JK.

JK memastikan bahwa dia secara tulus bertanya, tidak bermaksud melakukan provokasi apapun.

Selama ini, kata JK, banyak orang yang takut menyampaikan kritik lantaran tidak mengetahui batasan-batasan yang ada dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

Baca juga: JK Tanggapi Jawaban Istana soal Cara Kritik Pemerintah dengan UU ITE: Kasih Rambu yang Lebih Ringkas

"Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh apa yang tidak. Dia (memberi kritik) punya batasan-batasan apa, yang boleh dan tidak, supaya orang nanti tidak kena masalah. Karena selama ini orang takut," kata JK.

Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik

residen Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, secara virtual pada Senin, (8/2/2021).