Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, JAKARTA - Nama Irjen Karyoto disebut berpeluang masuk dalam bursa calon Kabareskrim.
Diketahui hingga kini posisi Kabareskrim masih kosong.
Setelah ditinggal oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dipilih Presiden Jokowi sebagai Kapolri.
Lantas bagaimana peluang mantan Wakapolda DIY itu ?
Akankan Irjen Karyoto jadi kuda hitam di bursa calon Kabareskrim ?
Prediksi IPW
Ketua Presidium IPW Neta Pane membenarkan Karyoto bisa dibilang memang satu di antara sosok yang kuat menjadi pengganti Listyo Sigit sebagai Kabareskrim.
Apalagi, dia memiliki jam terbang yang cukup mumpuni.
"IPW melihat pada dasarnya semua bintang tiga dan bintang dua senior cocok untuk menjadi Kabareskrim, apalagi jika melihat jam terbangnya selama bertugas di Polri," kata Neta S Pane saat dikonfirmasi, Rabu (17/2/2021).
Yang menjadi soal, kata Neta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang nantinya akan menentukan ihwal siapa yang menduduki posisi tersebut.
Sebab, penunjukkan itu merupakan kewenangan Kapolri.
"Persoalannya kemudian adalah, apakah kapolri akan memilihnya sebab memilih Kabareskrim adalah hak prerogatif Kapolri. Sebab itu IPW melihat peluang Irjen Karyoto sebagai Kabareskrim sangat kecil. Tapi, Siapa yang akan terpilih kita tunggu saja akhir pekan ini," jelas dia.
Dia mencatat ada empat nama yang disebut sebagai calon kuat Kabareskrim.
Mereka adalah Irjen Wahyu Hadiningrat, Irjen Wahyu Widada, Irjen Dofiri, dan Irjen Nico Alfinta.
Belakangan ini, ada nama Kabaharkam Komjen Agus dan Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto ikut disebut sebut masuk dalam bursa calon Kabareskrim.
"Siapa calon kuatnya. Peluangnya memang Kapolri akan menunjuk figur yang dekat dengannya. Tujuannya agar bisa bekerja sama membawa Polri yang lebih Presisi. Figur yang bisa full membantunya, mengingat ke depan tantangan polri cukup berat, terutama setelah setahun pandemi Covid 19 mencengkram bangsa Indonesia," ungkap dia.
Lebih lanjut, ia menyampaikan sosok yang akan menduduki Kabareskrim sejatinya telah terlihat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI.
"IPW meyakini sosok tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat, paling lama akhir pekan ini. Artinya, maksimal pekan depan nama Kabareskrim baru sudah disampaikan ke publik melalui TR pertama kapolri Sigit. Dalam TR pertama itu juga akan disertai sejumlah mutasi dan pergeseran Kapolda maupun para pejabat polri lainnya," tukas dia.
Kompolnas : Tidak Ada Ketentuan Batas Waktu Penunjukan Kabareskrim
Kursi Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri masih kosong usai ditinggalkan oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan batas waktu penunjukkan Kabareskrim.
Hal itu merupakan kewenangan dari Kapolri dan Wanjakti.
"Tidak ada satupun ketentuan yang memberikan batas waktu penunjukan Kabareskrim. Karena itu kewenangan Kapolri dan Wanjakti," kata Poengky saat dikonfirmasi, Rabu (17/2/2021).
Kompolnas, kata Poengky, hanya bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
Sebaliknya, Kompolnas tidak berwenang memberikan pertimbangan terkait penunjukan Kabareskrim.
"Minggu ini Polri sedang melaksanakan Rapim TNI-Polri dan dilanjutkan dengan Rapim Polri. Kita tunggu saja, dalam waktu dekat akan ada penunjukan Kabareskrim baru," pungkasnya.
Namanya Masuk Bursa Calon Kabareskrim, Irjen Karyoto Bersuara
Menanggapi isu tersebut, Karyoto mengatakan merupakan hal yang lumrah jika dirinya yang memiliki pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau bintang dua dicalonkan sebagai Kabareskrim yang merupakan jenderal bintang tiga.
Namun, Karyoto menegaskan, tak memiliki ambisi untuk menduduki jabatan penting di Kepolisian tersebut.
"Kalau kita dicalonkan ya namanya bintang dua wajar-wajar saja, tapi kalau kita bicara punya ambisi tidak ya," kata Karyoto saat dikonfirmasi, Selasa (16/2021).
Karyoto tak ingin berandai-andai mengenai isu tersebut.
Irjen Karyoto Masih Fokus di KPK
Saat ini, Karyoto mengaku fokus bekerja sebagai Deputi Penindakan KPK untuk mengusut berbagai kasus korupsi, termasuk dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
"Prinsipnya di mana pun kita bekerja ya kita bekerja dengan baik. Seperti sekarang ada kecurigaan tentang bansos dan lain-lain," kata dia.
Karyoto sudah merasa terhormat hanya dengan namanya disebut menjadi calon Kabareskrim.
Namun, Karyoto menegaskan, dirinya hanya ingin fokus bekerja semaksimal mungkin.
"Prinsipnya juga kalau kita masuk dicalonkan saja itu sebuah kehormatan. Yang penting kita bekerja dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan betul-betul dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan ingat KPK ini bekerja pertanggungjawabannya ke publik," kata Karyoto.
Profil Irjen Karyoto
Karyoto merupakan perwira tinggi Polri yang sejak 14 April 2020 brsamaan dengan amanahnya menjabat Deputi Penindakan KPK.
Dirinya berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Jenderal Bintang Dua.
Pria kelahiran Pemalang Oktober 1968 tersebut merupakan lulusan Akpol tahun 1990.
Dia berpengalaman dalam bidang reserse.
Bahkan memiliki segudang pengalaman di Bareskrim Polri, di mana pada tahun 2010 dirinya mengemban tugas sebagai Penyidik Utama Tk II Dit III/Kor Dan WCC Bareskrim Polri, dan pada tahun 2011 sebagai Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri.
Lantas pada tahun 2015 dirinya masuk sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Pideksus Bareskrim Polri.
Tiga tahun kemudian pada 2018 dirinya menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Pidkor Bareskrim Polri.
Dan sebelum menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Karyoto pernah menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara pada tahun 2018, dan pada 2019 menjabat sebagai Wakapolda DIY (2019).
Tangani Kasus yang Menjerat Edhy Prabowo
Dikutip dari Kompas.com Karyoto menangani kasus korupsi terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Sebelumnya Karyoto mengatakan melakukan penyelidikan, serta mengumpulkan informasi untuk mengusut dugaan kasus korupsi tersebut.
Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Tuntut Pidana Mati Juliari Batubara dan Edhy Prabowo
Pengumpulan informasi itu juga dilakukan melalui teknologi informasi dan perbankan.
"Apa yang kita lakukan yang dikatakan sebagai suatu yang berkelanjutan terus-menerus akhirnya pada waktunya kita bisa mengambil dan menangkap yang dikategorikan sebagai orang-orang yang menjadi tersangka di sini,"
Hingga akhirnya KPK menetapkan Edhy Prabowo, serta enam orang lainnya sebagai tersangka, yakni staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. (tribun network/thf/igm/ilh/Tribunnews.com)