Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kader Partai Demokrat Umar Arsal angkat bicara terkait pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Ketua Harian DPP Partai Demokrat Politik dan Pemerintahan ini menilai KLB tersebut ilegal.
"Jelas-jelas (KLB) itu ilegal karena sudah melanggar aturan," kata Umar dalam keterangannya, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: Surya Paloh Prihatin Atas Kemelut yang Melanda Partai Demokrat
Umar Arsal lantas menyeret dugaan adanya permainan pemerintah.
Pemerintah, lanjut Umar, terkesan membiarkan KLB yang memicu kerumunan di masa Covid-19 tersebut tetap berlangsung.
"Seharunya pemerintah, tak lain aparat hukum turun tangan. Apalagi dimasa pandemi ini dapat menimbulkan kerumunan," katanya.
Baca juga: KLB Demokrat di Deli Serdang Diwarnai Ricuh, Polda Sumut: Bukan Bentrokan, Itu kesalahpahaman
Dia sekaligus mempertanyakan legalitas para peserta KLB yang hadir di Sumatera Utara tersebut.
"Bagaimana mau melaksanakan kongres, kita juga enggak tahu pemilik (suara) dan pemilihnya siapa," tanya Umar.
Dia menduga aksi pembiaran Pemerintah terhadap pelaksanaan KLB karena adanya sosok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Baca juga: Meski Sempat Ricuh, Moeldoko Tetap Terpilih Jadi Ketua Demokrat dalam Kongres Luar Biasa
"Apa jangan-jangan ada sosok Kepala Sekertarat Presiden (KSP) Moeldoko jadi apartat hukum tutup mata," katanya.
Atas dasar itu Umar berharap agar ada keadilan dari pemerintah bagi Partai Demokrat.
"Saya hanya berharap adanya keadilan bagi pemerintah kepada Partai Demokrat. Kalau ini dibiarkan, dugaan pemerintah akan menyandra Partai Demokrat, jelas merusak demokrasi. Dan sengaja akan memunculakn dualime kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat," katanya.
Moeldoko terpilih jadi ketua umum dalam KLB
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang.
Namun, keputusan tersebut masih menunggu persetujuan Moeldoko yang langsung ditelpon panitia kongres
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar pimpinan sidang KLB.
Baca juga: KLB yang Digelar Berakhir Ricuh, Demokrat Minta Segera Bubarkan hingga SBY Akan Beri Pernyataan
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujar Moeldoko.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Diketahui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/3/2021).
Acara dibuka sekira pukul 14.30 WIB.
Baca juga: BREAKING NEWS: Moeldoko Ditetapkan Jadi Ketua Umum Demokrat Lewat KLB
Amatan www.tribun-medan.com, sebelum pembukaan kongres ini seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dari seluruh wilayah Indonesia diabsen satu per satu.
Saat dilakukan absensi, perwakilan mulai dari provinsi Aceh, hingga ke provinsi Papua, terlihat hadir.
Untuk memulai kongres, panitia terlebih dahulu mempersilakan para pendiri dan tetua Partai Demokrat, untuk masuk ke ruangan.
Sebelum para pendahulu partai dengan lambang mercy ini masuk ke aula, disambut dengan tarian perang dari Nias.
Baca juga: Polri Tak Beri Izin KLB Partai Demokrat, Sempat Ricuh hingga Jatuh Korban
Di sana terlihat tokoh menonjol dari partai ini, yaitu Max Sopacua, dan Marzuki Ali.
Usai memasuki ruang kongres, para pendahulu Partai Demokrat ini langsung diminta menempati kursi yang telah disediakan.
Selanjutnya, panitia memulai kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan himne Partai Demokrat dan diakhiri dengan menyanyikan mars Partai Demokrat.
Ricuh
Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang diselenggarakan oleh Jhoni Allen Marbun di hotel The Hill and Resort Sibolangit, Jumat (5/3/2021) berakhir ricuh.
Massa pro KLB saling adu pukul dengan massa kader Demokrat pimpinan Ketua DPD Demokrat Sumut Herri Zulkarnain.
Sebelum terjadi bentrokan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII telah meminta pihak kepolisian untuk membubarkan KLB ilegal yang tidak ada izinnya.
Hinca mengaku telah mengecek langsung ke Kapolri dan menyebut penyelenggaraan KLB dipastikan ilegal.
Baca juga: Tak Ada Izin Keramaian, Polda Sumut Berencana Bubarkan KLB Partai Demokrat Kubu Moeldoko
"Polri baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB. Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada ijinnya maka negara (polisi)."
"Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," kata Hinca dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).
"Selain itu alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada ijin, kita pastikan alasan ini tidak benar," tambahnya.
Selain tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca juga memastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja.
"Aktor intelektualnya yakni Moeldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat."
"Jadi tidak benar ini urusan internal semata tapi sdh melibatkan pihak eksternal, jadi memang harus dibubarkan."
"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tambah Hinca.
Menurutnya, dalam masa pandemi Covid-19 ini, penyelenggaraan KLB ilegal juga harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan.
Baca juga: KLB Digelar Hari Ini, Demokrat Sebut Peserta yang Hadir Diiming-imingi Uang dan Jabatan
Hinca juga mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan.
Terlebih keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham.
"Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," kata Hinca.