Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) berbuntut panjang.
Sejumlah pihak yang ikut menanggapi persoalan ini mengaku khawatir.
Hal itu lantaran keterlibatan Moeldoko dalam kekisruhan di Partai Demokrat bisa menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Gatot Nurmantyo Buka-bukaan Pernah Diajak Kudeta Partai Demokrat, dan AHY Sindiran untuk Moeldoko
Alhasil, sejumlah pihak sampai menuntut agar Presiden mencopot jabatan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Satu di antaranya seperti Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN).
Mereka meminta Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Ketua Umum KOMBATAN, Budi Mulyawan menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi terseret persoalan Partai Demokrat secara menyeluruh.
Hal itu lantaran Moeldoko masih mengemban jabatan sebagai KSP.
"Pada akhirnya kisruh ini berpotensi menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan."
"Yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan "Perang mereka," kata Budi Mulyawan dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).
Baca juga: KLB Partai Demokrat yang Mendapuk Moeldoko Sebagai Ketua Umum Dinilai Membahayakan Presiden Jokowi
"Karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," tambahnya.
Budi mengatakan, bila pemerintahan terseret-seret kisruh Partai Demokrat, tidak menutup kemungkinan ritme kerja akan sangat terganggu.
"Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini," ujar Budi.
Atas dasar itu, KOMBATAN meminta Presiden Jokowi segera mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.
"Dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi, meminta atau merekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk Mencopot Jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko," tegas Budi Mulyawan.
Selain itu, menurut Budi, alasan lain Moeldoko harus dicopot adalah sepak terjang politiknya dinilai menyimpang jauh dari visi dan misi presiden.
Baca juga: Pengamat Sebut Tindakan Moeldoko Bersedia Jadi Ketua Umum Demokrat Sangat Tidak Etis
Ia berpendapat, aksi Moeldoko mengkudeta AHY dari Partai Demokrat telah merong-rong kewibawaan Presiden Jokowi.
"Kewibawaan Presiden Jokowi sedang dirong-rong. Moeldoko secara sistematis dan masif sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024."
"Dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP," kata Budi.
KLB Demokrat Dianggap Bahayakan Presiden Jokowi
Selain KOMBATAN, relawan Jokowi juga turut menanggapi penyelenggaraan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.
Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, gelaran KLB itu merupakan kemunduran demokrasi.
Menurutnya, KLB Partai Demokrat yang mendapuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum tersebut justru membahayakan Presiden Jokowi.
Baca juga: Andi Sindir Elektabilitas Moeldoko Cuma Nol Koma dan Gagal Pimpin Partai Hanura: AHY yang Layak
Mereka menilai pengambilalihan Partai Demokrat tidak beretika politik dan berbahaya untuk Presiden Jokowi dan demokrasi.
"Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi," kata Noel saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).
Noel menegaskan, pengambilalihan Partai Demokrat tersebut telah jelas menyeret pejabat istana.
Sehingga, muncul narasi bahwa untuk pertama kalinya di era reformasi, pejabat Istana terlibat langsung merebut partai politik.
Padahal, kata Noel, Presiden Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam KLB tersebut.
"Salah kalau disebut Pak Jokowi disebut intervensi Partai Demokrat, karena Pak Jokowi tidak tahu sama sekali," katanya.
Noel meyakini perebutan Partai Demokrat merupakan konflik internal lama.
Konflik tersebut dipadu dengan adanya syahwat keinginan menuju pasar bebas Pilpres 2024.
"Saat ini, banyak tokoh yang bersiap diri menuju 2024. Salah satunya, mungkin Moeldoko," jelas Noel.
Baca juga: Jadi Panglima TNI di Era SBY, Kini Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY, Ini Perjalanan Karir Moeldoko
Selain itu, menurut Noel, konflik Partai Demokrat ini akan memunculkan persepsi publik SBY teraniaya oleh elit politik yang berkuasa.
Persepsi tersebut akan menguntungkan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024, apabila dimainkan secara piawai.
"Kita lihat saja siapa yang menang dalam pertarungan opini ini. Pastinya ini bakal panjang, menguras energi Moeldoko sendiri," ujarnya.
(Tribunnews.com/Maliana/Taufik Ismail/Lusius Genik Ndau Lendong)