News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gejolak di Partai Demokrat

Kader DPD Demokrat DKI Lakukan Cap Jempol Darah Bukti Setia kepada AHY

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Cap Jempol DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (7/2/2021)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - DPD Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta menggelar apel siaga dan penandatanganan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPD PD DKI Santoso menyampaikan, acara tersebut sekaligus menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat adalah abal-aba alias palsu.

“Sebagai bukti dukungan dan kecintaan Kami, kader Partai Demokrat DKI Jakarta hai ini melakukan apel siaga penandatanganan dan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan dan loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Santoso dalam siaran pers yang dikirim kepada Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Hanya Berambisi Memiliki Tapi Tidak Mencintai Partai

Santoso mengatakan, sejak awal berhembusnya gerakan kudeta, kader Demokrat DKI Jakarta setia pada hasil Kongres V Maret 2020 yang memilih dan menetapkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dia menduga, terselenggaranya KLB yang cacat hukum Jumat lalu itu, menunjukkan adanya oknum kekuasaan yang terlibat.

Atas dasar itu, dia meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak melegalkan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

“Sikap kami juga sebagai bentuk agar kebenaran ditegakkan serta membuka hati pemerintah untuk tidak berbuat dzalim kepada Partai Demokrat,” ucap Santoso.

Peluang Moeldoko Terbuka

Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), diprediksi masih memiliki peluang untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham).

"Tetap ada (peluang) karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah," kata pengamat Politik,  Hendri Satrio kepada Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Kemungkinan SK Kemenkumham tidak akan turun jika Moeldoko tidak direstui Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Jika ia melihat proses keberlangsungan KLB, tampaknya Moeldoko sudah mendapat restu dari Jokowi.

Baca juga: Ditawari Uang Rp 30 Juta untuk Ikut KLB Demokrat, Mashadi Tetap Loyal kepada AHY

"Kemungkinan sih kalau kita lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar saja.

KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih tapi ya kita lihat lah," ujar dia.

Sebelumnya, KLB kubu kontra AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

Baca juga: Viral, Sri Wahyuni Dagang Ikan Segar, Pasang Spanduk Layaknya Calon Legislatif

Bahkan, KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

Dilihat dari siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021). 

Sebagian artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Partai Demokrat Versi KLB yang Diketuai Moeldoko Disebut Berpeluang Dapat SK, Ini Alasan Pengamat

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini