Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Malvyandie
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan kuasa hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bambang Wijdjojanto atau BW, yang menyinggung Presiden Joko Widodo mendapat respons sejumlah pihak.
Satu di antaranya datang dari 21 kelompok organ relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Kinerja Aspirasi Rakyat (AKAR).
Mereka mengingatkan agar kisruh Demokjrat tak dikaitkan dengan Jokowi.
Baca juga: Menilik Gedung yang Bakal Jadi Markas Demokrat Kubu Moeldoko di Jalan Pemuda, Masih Berantakan
“Kami sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tidak setuju dengan pernyataan Bambang Widjojanto yang mengaitkan kisruh Demokrat dengan Presiden Jokowi,” ujar Koordinator AKAR, Rudy Sinaga, dalam keterangannya, Sabtu, (13/3/2021).
Menurut Rudy, pernyataan yang disampaikan Bambang Widjojanto, dengan mengaitkan kisruh Demokrat dengan Jokowi kurang tepat.
“Kami sebagai relawan tidak rela Presiden Jokowi diseret-seret untuk kepentingan Bambang sebagai pengacara, terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB (Kongres Luar Biasa) Demokrat di Deliserdang. Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat,” kata dia.
Baca juga: Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko di KLB Demokrat, Pengamat Heran: Kenapa Tidak Bertanya?
Ia meminta agar semua pihak hati-hati menyampaikan pernyataan karena bangsa Indonesia saat ini masih mengalami krisis pandemi Covid-19 berkepanjangan.
“Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa, soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkumham," katanya.
Sebelumnya, BW menilai KLB Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum adalah abal-abal.
Kata dia, bukan hanya abal-abal tapi brutalitas di era pemerintahan Jokowi.
Pengamat Australia
Sementara itu, Pengamat politik dari Australian National University (ANU), Marcus Mietzner ikut menanggapi kisruh internal di Partai Demokrat yang menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Marcus Mietzner mengaku heran lantaran Presiden Joko Widodo dan pihak istana tak mengetahui pergerakan Moeldoko di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Baca juga: Jhoni Allen dan Darmizal Masuk Daftar 10 Orang yang Digugat Demokrat, Bagaimana dengan Moeldoko?
Pasalnya, Marcus menuturkan, pergerakan Moeldoko di KLB sampai terdengar di Australia.
"Kita semua di Australia tahu bahwa Moeldoko mau dijadikan ketum."
"Begitu jadi (ketum Partai Demokrat), Presiden dan jubir presiden bilang bahwa kita semua kaget 'kok tiba-tiba Moeldoko menjadi ketua umum'," kata Marcus dalam diskusi secara virtual, Jumat (12/3/2021), dikutip dari Kompas.com.