DPP GMNI Instruksikan Kader Se-Indonesia Tolak Kebijakan Impor Pangan Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton, meski berbagai daerah di Indonesia akan memasuki musim panen padi.

Hal ini mendapat sorotan dan protes keras dari para pelaku pertanian karena akan merugikan petani.

Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi menyampaikan pandangannya terkait isu impor beras ini.

Ia menyesalkan sikap pemerintah yang tidak berpihak pada petani.

"Rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton disaat akan memasuki masa panen akan menyengsarakan petani lokal. Harga jual beras di tingkat petani akan jatuh, dan bahkan kemungkinan tidak terserap. Saya menyesalkan sikap pemerintah yang tidak berpihak kepada petani. Ini kebijakan yang ngawur," ujar Imanuel, kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).

Imanuel juga mempersoalkan bahwa stok impor beras dari pengadaan tahun 2018 yang dikelola Perum Bulog masih belum tersalurkan seluruhnya.

"Ini menandakan dua hal. Pertama, ada yang salah dengan logika pemerintah. Disaat kita masih punya stok impor, tapi masih memaksakan ingin impor. Kedua, tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan Bulog. Ini menunjukkan terjadi permasalahan serius dalam kebijakan impor beras kita," kata dia.

Baca juga: Bulog Tolak Impor Beras, Ini Kata Pengamat Pertanian

Imanuel menjabarkan permasalahan impor ini tak hanya terjadi pada kasus beras saja, namun juga melingkupi impor gula, daging, garam, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Menurutnya hal ini dapat terjadi karena efek dari penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dimana terdapat pasal dalam UU Omnibus Law yang mempermudah impor pangan.

"Kini dampak dari Omnibus Law mulai terlihat. Melalui pasal 15 dan pasal 30 UU Cipta Kerja, pemerintah dapat dengan leluasa melakukan impor pangan tanpa memperhatikan cadangan pangan nasional. Mulai dari impor beras, gula, garam, daging dan berbagai kebutuhan pokok lainnya," terang Imanuel.

"Jika hal ini terus berlanjut, maka jangan heran bila nanti akan banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sawit dan importasi besar-besaran di setiap lini demi memuaskan para pemburu rente," imbuhnya.

Untuk menyikapi hal ini, Imanuel akan menginstruksikan kepada seluruh kader GMNI di seluruh daerah di Indonesia untuk menolak kebijakan impor pangan yang dikeluarkan pemerintah.

"DPP GMNI akan mengistruksikan kepada semua kadernya di seluruh wilayah Indonesia turun ke jalan menolak kebijakan impor pangan yang menyengsarakan rakyat kecil. GMNI akan selalu menjadi suluh perjuangan yang membela kepentingan rakyat kecil, kepentingannya kaum marhaen," tegasnya.

Ia mengingatkan pemerintah untuk tak lagi berorientasi pada impor pangan. Menurutnya, di masa pandemi seperti ini seharusnya pemerintah berkonsentrasi untuk menguatkan petani dalam negeri dan pelaku usaha kecil lainnya.

"Indonesia sudah memiliki konsep kedaulatan pangan. Sudah seharusnya pemerintah stop kebijakan impor yang hanya menguntungkan para pemburu rente.

Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk menguatkan petani dan para pelaku usaha kecil lainnya. Hal ini yang nantinya akan memperkuat pondasi perekonomian nasional ditengah kondisi ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid," pungkas Imanuel.