Pemerintah Bakal Bangun Ibu Kota Negara Tahun Ini, Pengusaha: Kalau Hanya Andalkan Swasta Sulit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, dan direncanakan Istana Kepresidenan dibangun pada tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyebut, sampai saat ini pihak swasta belum tahu skema pembangunan IKN jika turut dilibatkan oleh pemerintah.

"Sekarang juga semua sektor usaha lagi sulit karena pandemi. Kalau mengandalkan swasta rasanya sulit untuk tahun ini," kata Hariyadi saat dihubungi, Senin (22/3/2021).

Menurutnya, keuangan perusahaan swasta saat ini lebih diutamakan untuk bertahan, jika pun melakukan ekspansi maka hanya sektor usaha yang terkait seperti pengembang maupun kontraktor.

"Tapi properti juga lagi babak belur, dan mereka pastinya akan menghitung cash flow-nya, kuat atau tidak," ucapnya.

Ia menyebut, pihak swasta akan terlibat di pembangunan IKN jika kondisi pandemi sudah ada tanda mereda, dan keuangan perusahaan dalam kategori sehat.

"Sekarang kondisinya lagi konsolidasi semua, sektor usaha lagi bertahan hadapi pandemi. Sekarang sudah bulan tiga berjalan di tahun ini, masih belum ada tanda-signifikan turunnya (penyebaran Covid-19)," tutur Hariyadi.

Hitung Secara Mendalam

Sebelumnya, pemerintah diminta menghitung secara seksama terkait pembangunan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur, pada tahun ini.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, kondisi keuangan APBN pada saat ini sedang tertekan akibat penurunan penerimaan negara.

"Rencana groundbreaking pembangunan IKN tahun ini, harus dihitung secara mendalam, jangan sampai macet di tengah jalan," ucap Kamarussamad saat dihubungi, Rabu (17/3/2021).

Menurutnya, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan IKN, diperkirakan juga tidak akan signifikan karena sedang tertekan pandemi Covid-19.

"Jika mengandalkan skema lain, sumber pembiayaan yang melibatkan investor atau pihak swasta, dalam kondisi ekonomi seperti ini tentu sulit diharapkan maksimal," paparnya.