Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kesembilan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka.
Beasiswa yang diberikan melalui KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas.
Sehingga, visi Presiden Joko Widodo terkait SDM unggul Indonesia dapat segera terwujud.
“Ini jadi kebijakan yang akan mewujudkan bukan hanya keadilan sosial. Namun, mobilitas sosial yang lebih tinggi sehingga anak yang berprestasi tapi kurang mampu bisa mencapai mimpi setinggi-tingginya" ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).
Baca juga: Luncurkan KIP Kuliah Merdeka, Kemendikbud Tingkatkan Bantuan Hingga Rp 12 Juta Per Semester
Nadiem mengungkapkan KIP Kuliah Merdeka adalah wujud komitmen Kemendikbud dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan.
Pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif tercepat dalam pembangunan SDM unggul sesuai visi Presiden Joko Widodo.
“Karena itu, kami di Kemendikbud meningkatkan besaran bantuan biaya pendidikan atau uang kuliah dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan demikian, kami berharap KIP Kuliah semakin memerdekakan calon mahasiswa untuk meraih mimpinya,” kata Nadiem.
Kemendikbud membuat terobosan mengubah skema KIP Kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi.
Baca juga: Kominfo dan Kemendikbud Ajak Orangtua Ajari Anak Bijak Gunakan Media Sosial
Menurut Nadiem, perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah pada tahun 2021.
Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah meningkat signifikan dari Rp1,3 triliun pada 2020, menjadi sebesar Rp 2,5 triliun.
KIP Kuliah akan diberikan kepada 200 ribu mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di bawah naungan Kemendikbud. Biaya pendidikan akan disesuaikan dengan prodi masing-masing.
"Untuk prodi berakreditasi A, mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka ini akan bisa mendapatkan maksimal 12 juta rupiah. Kemudian, prodi berakreditasi B bisa mendapatkan maksimal 4 juta rupiah. Dan prodi berakreditasi C bisa mendapatkan maksimal 2,4 juta rupiah," jelas Nadiem.
Kemudian, berbeda dengan skema pada tahun sebelumnya, kini biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah Tahun 2021 disesuaikan dengan indeks harga daerah.
Baca juga: Cara Daftar KIP Kuliah 2021 di kip-kuliah.kemdikbud.go.id, Ini Syarat hingga Besaran Bantuannya
Indeks ini disesuaikan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) tahun 2019.
"Besaran biaya hidup yang diterima mahasisa pemegang KIP Kuliah Merdeka ini dibagi ke dalam lima klaster daerah. Klaster pertama sebesar Rp800.000, klaster kedua sebesar Rp950.000, klaster ketiga sebesar Rp1,1 juta. Sedangkan untuk klaster keempat sebesar Rp1.250.000, dan klaster kelima sebesar Rp1,4 juta," tutur Nadiem.
Nadiem mengajak siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk memanfaatkan KIP Kuliah Merdeka yang disediakan pemerintah.
Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka, di antaranya melalui jalur seleksi UTBK-SBMPTN.
Sementara itu, bagi siswa kurang mampu yang tidak lolos SNMPTN dan SBMPTN masih bisa mendaftar KIP Kuliah melalui jalur seleksi mandiri PTN yaitu pada bulan Agustus hingga Oktober 2021, tergantung jadwal seleksi mandiri di setiap PTN.
Ataupun, dapat melalui seleksi masuk PTS, kapan saja hingga masa pendaftaran PTS selesai.
“Informasi dan pendaftaran KIP Kuliah bagi calon mahasiswa baru tahun 2021 dapat ditemukan pada kip-kuliah.kemdikbud.go.id,” ujar Nadiem.
Kepada para pimpinan perguruan tinggi, Mendikbud mengimbau agar perguruan tinggi memperbanyak sosialisasi kepada siswa-siswa kurang mampu agar mereka mau dan berani mendaftar pada perguruan tinggi dan program studi unggulan di universitas terbaik.
Baca juga: Kemendikbud dan BNSP Tandatangani 149 Skema Sertifikasi bagi Mahasiswa Vokasi
“Mulailah menerima mahasiswa kurang mampu dan bukalah semua program studi sebesar-besarnya bagi penerima KIP Kuliah. Karena batas biaya pendidikan tidak menjadi masalah lagi," pungkas Nadiem.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyatakan bahwa program KIP yang diluncurkan sejak tahun 2014 telah menunjukkan capaian yang sangat positif dengan ditandai meningkatnya rata-rata lama sekolah.
Melalui KIP Kuliah ini, pemerintah lebih membuka banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan.
“Kami menyambut baik percepatan yang dilakukan Kemendikbud terhadap KIP Kuliah ini dalam hal peningkatan UKT serta biaya hidup. Saya mengajak siswa SMK dan SMA tidak mampu tapi berprestasi akademik agar tidak ragu mendaftar KIP kuliah. Wujudkan mimpimu dengan pendidikan yang lebih baik,” tutur Muhadjir.
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syaiful Huda mengapresiasi inisiatif baik Kemendikbud dalam memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh anak muda di Indonesia untuk menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
“Melalui KIP Kuliah kita ingin anak-anak muda di berbagai pelosok Indonesia terus bisa meraih prestasi sebaik-baiknya dan bisa menggenggam masa depan untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat demi membangun peradaban yang sehebat-hebatnya di masa depan," ucap Huda.
Hak senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang meyakini bahwa program KIP Kuliah sangat strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pada pendidikan tinggi.
KIP Kuliah menjadi instrumen untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita generasi muda bangsa. Dirinya sangat mendukung adanya penyesuaian skema pembiayaan KIP Kuliah.
Menurutnya, kebijakan ini sangat bagus dan relevan kondisi keragaman di negara Indonesia.
"Sekarang, setiap anak bisa memperluas kesempatannya untuk belajar apa yang ia dambakan dan mudah-mudahan mereka bisa fokus kuliahnya," ucap Hetifah.
Sementara itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengaku antusias dengan program KIP yang berkelanjutan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
"Ini mendorong anak-anak SD, SMP, SMA, agar tidak perlu khawatir, kalau Anda merasa tidak mampu secara ekonomi, pemerintah sudah menyiapkan instrumen beasiswa, yang memudahkan melalui KIP Kuliah,” ucap Ridwan Kamil.
Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Sunarso menyatakan dukungannya terhadap penyaluran Kartu KIP Kuliah Merdeka. Himbara sebagai penyalur memastikan pencairan KIP Kuliah Merdeka bisa dilayani di seluruh unit kerja Himbara.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan inovasi dalam layanan keuangan yang terbaik dan menjadi one stop financial service dalam rangka mengembangkan KIP Kuliah Merdeka menjadi lebih baik lagi,” jelas Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini.
Menyambut arahan itu, Rektor Universitas Hasanudin, Dwia Aries Tina Pulubuhu, mengatakan pihaknya sangat mendukung agar program ini berjalan dengan sukses. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah selatan Sulawesi.
"Kami juga melakukan pendampingan bagi calon peserta yang memerlukan bantuan berupa penyiapan kelengkapan administrasi sehingga kuota program ini memenuhi target,” ucap Dwia.
Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im optimis calon mahasiswa baru tahun akademik 2021/2020 yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi akan lebih percaya diri dalam memilih prodi-prodi unggulan di berbagai kampus terbaik, termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH).
"Kami yakin (program ini) akan membuat mahasiswa lebih berani lagi, atau tidak lagi kekhawatiran biaya kuliah yang lebih tinggi daripada biaya kuliah yang disediakan di program KIP Kuliah," ucapnya.
"Jadi, karena KIP Kuliah ini sudah menyediakan dana untuk membayar uang kuliah yang lebih besar, yaitu maksimal 12 juta. Maka, mahasiswa tidak perlu khawatir lagi tentang prodi-prodi yang akan dipilih. Bahkan Universitas yang akan menjadi tujuannya termasuk di daerah mana, biaya hidup juga sudah kita sesuaikan, sesuai dengan tingkat kemahalan daerah," tambah Ainun.