Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) mendorong pemerataan dan keadilan distribusi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka 2021 ke semua Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PDRI, Ahmad Zakiyuddin dalam Webinar Nasional “Sukseskan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka,” pada Senin (12/4/2021).
“Kita berharap ada keadilan distributif. Artinya keadilan bagi semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia agar bisa mereka menerima KIP Kuliah Merdeka ini dengan sesuai dengan aturan,” ujar Ahmad Zakiyuddin.
Baca juga: Nadiem Minta Kampus Tidak Persulit Mahasiswanya Ikut Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
Apalagi kini banyak perguruan tinggi di Indonesia tengah mengalami krisis di masa pandemi Covid-19.
“KIP Kuliah, alhamdulillah sudah naik dari yang sebelumnya itu rata Rp2,4 juta sekarang naik untuk PT yang akreditasi A itu Rp8 sampai Rp12 juta. Sementara yang prodinya akreditasi B itu Rp4 juta dan yang C itu Rp2,4 juta seperti yang semula,” jelasnya.
“Mudah-mudahan dengan kenaikan ini bisa memberikan sebuah stimulus bagi perguruan tinggi yang pada kondisi saat ini mengalami krisis karena pandemi Covid-19,” ucapnya.
Baca juga: BPIP Libatkan 120 Ahli Bikin 15 Buku Ajar Pancasila Untuk Murid PAUD Hingga Mahasiswa
Untuk itu pula PDRI akan berperan aktif untuk mengawal bersama distribusi KIP Kuliah Merdeka, sehingga semaua perguruan tinggi yang ada bisa menikmatinya.
“Ini semua harus kita kawal bersama, agar perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada bisa menikmati KIP ini secara adil dan merata,” ujarnya.
“Terutama di perguruan tinggi swasta, jangan sampai ada yang menerima, tetapi juga ada yang tidak menerima sama sekali,” ucapnya.
Baca juga: Mahasiswa Asing Asal Afghanistan Kena Tipu saat Jual Motor, Begini Kronologinya
PDRI juga akan bekerjasama dengan Kemendikbud untuk mengawal KIP Kuliah Merdeka sehingga bisa sampai kepada semua perguruan tinggi secara adil.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut di tahun 2021, total anggaran bagi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah naik menjadi Rp2,5 triliun. Kenaikan ini cukup signifikan jika dibanding tahun lalu yang sebesar Rp1,3 triliun.
"Total anggaran KIPK pada 2021 kita naikan sampai Rp2,5 triliun. Jumlah penerimanya tetap 200.000 mahasiswa. Tetapi, yang kita lakukan adalah menyalurkan satuan biaya yang lebih besar, tergantung kepada akreditasi dari pada program studi dimana mahasiswa tersebut diterima,” kata Nadiem dalam keterangan tulis, Jumat (19/3).
Skema KIP Kuliah di tahun 2020 mencakup total anggaran Rp1,3 triliun dengan semua biaya pendidikan per mahasiswa yang sama rata, yaitu Rp2.400,000 untuk 200.000 mahasiswa, di mana biaya hidup per mahasiswa disamakan untuk semua daerah di seluruh Indonesia sebesar Rp700.000 per bulan.
Di tahun 2021, biaya pendidikan per mahasiswa program studi dengan akreditasi A sebesar Rp8.000.000 (batas maksimum di Rp12.000.000), untuk program studi dengan akreditasi B sebesar Rp4.000.000, dan program studi dengan akreditasi C sebesar Rp2.400.000.
Selanjutnya untuk biaya hidup per mahasiswa, biaya hidup dibagi menjadi 5 klaster daerah sesuai indeks harga berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2019). Klaster 1 sebesar Rp800.000 , klaster 2 sebesar Rp950.000, klaster 3 sebesar Rp1.100.000, Klaster 4 sebesar Rp1.250.000, dan Klaster 5 sebesar Rp1.400.000.
“Bayangkan, betapa semangatnya anak-anak kita ketika mengetahui jika mereka semangat berprestasi, bukannya tidak mungkin mereka masuk institusi pendidikan tinggi terbaik Indonesia, baik swasta maupun negeri. Meskipun biayanya mahal, mereka bisa menggunakan KIP Kuliah,” ujar Nadiem.
Dia menyampaikan hadirnya KIP Kuliah guna mendorong akses anak-anak dari keluarga kurang sejahtera ke perguruan tinggi.
“Tujuan menghadirkan KIP Kuliah adalah untuk mobilitas sosial. Intinya untuk mendorong mahasiswa yang kurang mampu agar bisa bermimpi besar. Tapi kenyataannya, anak-anak dari keluarga kurang mampu yang luar biasa berprestasi tidak percaya diri untuk masuk kuliah karena kendala biaya,” jelasnya.(*)