Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjajaki kemungkinan membentuk poros Islam untuk Pemilu 2024 setelah bersilaturahmi.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya memberikan apresiasi terkait sikap politik tersebut. Hanya saja PAN menegaskan tidak akan ikut dalam wacana poros Islam itu.
"PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS. Namun PAN tidak akan ikut wacana Poros Islam," ujar Viva, kepada Tribunnews.com, Jumat (16/4/2021).
Tak ikutnya PAN sendiri, disebut Viva karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran partainya.
Pertama, meski ciri atau identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik, namun dia menilai harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merk jualan ke publik.
Baca juga: PKS-PPP Jajaki Kemungkinan Bersama di Pemilu 2024
Simbol-simbol agama, kata Viva, sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik. Sebab dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional.
"Menurut saya, yang dimaksud Sekjen PAN Mas Eddy Soeparno adalah pemikiran seperti itu. Di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi kita. PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi," ungkapnya.
Kedua, Viva mengatakan wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non agama. Kondisi politik ini tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa.
Karenanya, juru bicara PAN itu mengatakan sebaiknya wacana itu diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa.
"Ketiga, proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," tandasnya.