Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Aswandi Jailani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim untuk mengevaluasi jajaran kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menurut Aswandi, evaluasi perlu dilakukan lantaran sudah membiarkan buku Sejarah Indonesia 1 beredar selama 2 tahun di laman website Kemendikbud.
"Ya saya meminta Mas Nadim Untuk mengevaluasi kinerja Kemendikbud Jajaran termasuk Dirjen yang mengurusi hal itu, karena bagaimana pun IPNU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama sangat tidak terima," ujar Aswandi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/4).
Sebab, menurut Aswandi, Tokoh Nasional Indonesia sekaligus pendiri NU hilang dari catatan kamus sejarah Indonesia I, terlepas disengaja ataupun tidak.
Aswandi juga membenarkan bahwa penulisan kamus sejarah Indonesia I ditulis bukan di era kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim.
Baca juga: Kadin Akan Gencarkan Pendidikan Vokasi untuk Hasilkan Lebih Banyak Wirausahawan Baru
"Hasil kajian kami, betul buku itu ditulis pada era menteri sebelumnya, bukan Pak Nadiem Maka yang saya minta evaluasi kinerja Kemendikbud bukan Copot Pak Nadiem, di sisi lain Pak Muhajir Effendy selaku menteri sebelum mas Nadiem perlu Klarifikasi semuanya kepada publik agar tidak ada dugaan-dugaan liar dari berbagai kelompok," tuturnya.
Atas kejadian ini, ucap Aswandi, PP IPNU menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Buku kamus sejarah Indonesia tidak layak dijadikan rujukan dan pedoman bagi seluruh Pelajar di Indonesia.
2. Mendesak Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Untuk Bersih-bersih Kementerian terutama Dirjen Kebudayaan dan Jajarannya Yang Mengurusi Kamus Tersebut.
3. Menuntut pihak terkait untuk segera memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia.
4. Melakukan perbaikan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait khususnya sejarawan dan tokoh masyarakat.
Dalam penulisan Kamus Sejarah Indonesia, ucap Aswandi, harus melibatkan banyak pihak dan yang paling penting para sejarawan harus dilibatkan.
Baca juga: Klaster Pendidikan Ada dalam UU Cipta Kerja, Maarif Nahdatul Ulama Merasa Dipermainkan DPR
"Saya meminta ketika penulisan - penulisan sejarah ya harusnya melibatkan sejarawan semuanya harus dengan melibatkan ahlinya agar tidak keliru," ujarnya
Diakhir Aswandi juga meminta agar isi dari Kamus Sejarah Indonesia didominasi oleh tokoh-tokoh Nasional Indonesia bukan para penjajah Indonesia.
"Ini yang paling penting isi bukunya harus didominasi oleh tokoh-tokoh Nasional Indonesia bukan sebaliknya didominasi oleh para penjajah dan tokoh PKI," katanya.