Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Political Review (IPR) melakukan riset media monitoring menteri kabinet Indonesia Maju untuk mengukur tingkat kepopuleran para menteri di media daring nasional.
Riset ini dilakukan selama tiga bulan sejak tanggal 1 Januari – 31 Maret 2021. Riset dilakukan terhadap 9 (sembilan) media online.
Metode yang digunakan dalam riset ini adalah melakukan pencarian data berita melalui Google Search dengan menggunakan kata kunci 34 nama menteri.
Hasil pencarian dan pengumpulan data ini tidak mutlak 100% karena sangat tergantung pada bagaimana Google meng-indeks artikel pada media terkait, akurasi pengumpulan berita dengan metode ini sekitar 96%.
Pada rentang 1 Januari-31 Maret 2021, dari 9 media yang dimonitoring terkumpul data 31.482 berita. Pemberitaan tertinggi berada pada bulan Maret dengan 12.999 berita.
Baca juga: Jubir: Presiden Jokowi Belum Pernah Menyatakan Akan Ada Reshuffle Kabinet
Kemudian, menteri yang paling popular atau paling banyak diberitakan, urutan pertama diduduki Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan jumlah pemberitaan sebanyak 2.837, kemudian disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan 2.779 kali pemberitaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah menteri yang paling banyak diberitakan terutama pada isu PPKM Mikro terkait jabatannya sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga mendapatkan 2.837 pemberitaan.
Di posisi kedua adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang banyak dikaitkan dengan isu vaksin Covid-19 dengan jumlah pemberitaan sebanyak 2.779 pemberitaan.
Sementara di posisi ketiga dan keempat masing-masing ditempati Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Erick Thohir diberitakan sebanyak 1.780 dan Budi Karya sebanyak 1.686 kali.
Adapun peringkat kelima diduduki Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dengan 1.683 kali pemberitaan.
Selanjutnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan jumlah 1.656 dan Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno dengan 1.564 pemberitaan.
Sementara, Menteri yang menempati posisi terakhir adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gusti Ayu Bintang Darmawati yang hanya mendapatkan 106 pemberitaan.
Survei kinerja
Beberapa waktu lalu, survei Indonesian Presidential Studies (IPS) menunjukkan Mahfud MD jadi Menteri Koordinator paling berkinerja terbaik.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif IPS Nyarwi Ahmad dalam diskusi daring bertajuk 'Reshuffle Lagi di Tengah Pandemi, Buat Apa?', Rabu (21/4/2021).
"Menko Polhukam Mahfud MD jadi Menteri Koordinator yang paling memuaskan dari sisi kinerjanya (28,3 persen)," kata Nyarwi.
Baca juga: Yusril-TGB Disebut Bakal Gabung Kabinet, Pengamat: Poin Pentingnya Mereka Dekat dengan Jokowi
Di posisi kedua, ada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
"Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan (22,8 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (19,7 persen), dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (12 persen)," ucapnya.
Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Nadiem Temui Megawati di Rumahnya
Survei IPS dilakukan dalam rentang waktu Maret hingga April 2021.
Metode yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan wawancara tatap muka (kuesioner) kepada 1200 responden, margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen.
Isu reshuffle
Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi belum pernah menyatakan akan adanya reshuffle kabinet kepada publik.
"Apabila reshuffle memang diperlukan, maka Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publk seperti reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4/2021).
Menurut Fadjreol, yang diketahui hanya ada persetujuan (pertimbangan,red) dari DPR Pengubahan Kementerian berupa penggabungan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Baca juga: Politikus PDIP: Jokowi Sedang Menunggu Hari Baik untuk Reshuffle Kabinet
Hal ini sesuai dengan sejumlah pertimbangan yang tercantum pada Pasal 18 ayat 2 tentang pengubahan kementerian UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara.
"Tentu pertimbangan pemerintahan sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Serta pertimbangan khusus di Pasal 18 (2) untuk efisiensi dan efektifitas serta perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri," ucapnya.
Lebih lanjut, Fadjroel menambahkan, adapun pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 sebagai pertimbangannya seperti untuk efisiensi dan efektifitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global.
"Dalam bahasa rakyat, hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri, setidaknya di dua kementerian baru tersebut," kata Fadjroel.
"Atau dalam bahasa legal, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," jelasnya.