Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Pada Minggu (25/4/2021) kemarin di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Insiden itu bahkan telah dikomentari oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan instruksi kejar dan tangkap KKB Papua.
Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono berpendapat, insiden penembakan KaBIN Papua itu cermin penanganan konflik Papua yang tidak efektif.
Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua', di Media Center MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4/2021).
"Yang terjadi di Papua ini memang suatu tragedi, ini membuktikan bahwa operasi yang terjadi selama ini berpuluh-puluh tahun di Papua tentu tidak efektif," kata Dave.
Karena kebrutalannya yang tak bisa ditolerir, Dave sejak awal tak mau menyebut KKB, namun ia lebih setuju dengan penyebutan Kelompok Separatis.
"Dari awal saya tidak mau sebut KKB, dari awal saya sebut mereka ini kelompok separatis. Kalau di Papua mereka ini jelas-jelas separatis teroris. Mereka dengan kejam membunuh bahkan dengan sesama warga Papua sendiri, para pekerja sipil membangun jalan, bahkan Guru juga," ujarnya.
Kendati demikian, Dave mengingatkan masih ada sejumlah masalah yang hingga hari ini belum selesai di Papua.
Bagi Dave, permasalahan di Papua harus diselesaikan secara menyeluruh baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda).
Baca juga: Menyelesaikan Masalah Papua Tidak Cukup dengan Hukum dan Senjata
"Ini tidak bisa dengan hanya penumpasan kombatan-kombatan yang ada sekarang, tetapi pendekatan sosial budaya ekonomi, pembangunan SDM, melihat betul situasi kondisi di sana," ucapnya.
Sebab, pembangunan infrastruktur, terkhusus di bidang pangan penting untuk mengatasi jauhnya perbedaan harga bahan-bahan pokok di Papua dan wilayah lain di Indonesia.
Selama ini lanjut Dave, bahan-bahan kebutuhan masyarakat berasal dari Jawa ataupun dari Sulawesi, sementara pembangunan infrastruktur di bidang pangan tak berjalan.
"Bahkan kita juga melihat kualitas hidup Papua di Manokrawi Jayapura itu temasuk 10 kota termahal di Indonesia. Kenapa, karena bahan baku makanan harus diimpor," kata dia.
Lebih lanjut, selama berpuluh tahun menurut Dave apa yang dilakukan untuk Papua tidak membangun persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dave mengamini, pendekatan militer perlu menumpas KKB, namun pembangunan infrastruktur maupun SDM Papua jangan sampai terabaikan.
"Dibutuhkan juga rencana jangka panjang untuk betul-betul bisa merencanakan pendidikan di sana: PAUD, S1-S2 juga harus ada di sana. Harus bisa menghasilkan doktor-doktor dengan membangun kampus-kampus baru Papua," pungkas Ketua Umum Kosgoro 57 itu.