Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari tanah Papua, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Sukamta mewakili Fraksi PKS DPR RI menyatakan turut berduka cita atas gugurnya Kabinda Papua itu.
“Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB. Semoga diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran," ujar Sukamta, kepada wartawan, Senin (26/4/2021).
Baca juga: KKB Diduga Tak Targetkan Kabinda Papua Saat Bentrok Dengan Aparat di Deoga
Anggota Komisi I DPR RI itu kemudian menyampaikan bahwa konflik Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil.
Dimana ratusan nyawa telah melayang sia-sia, kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan ini.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini kemudian menyebutkan bahwa otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.
Baca juga: Doni Monardo Kenang Kabinda Papua Putu Danny Sebagai Pemberani
“Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk.
Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," kata dia.
Lantas, Sukamta memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua.
Baca juga: Komnas HAM Ingatkan Pemerintah Untuk Tetap Ikuti Prosedur Hukum Dalam Menangani KKB Papua
“Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB.
Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini. Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.
Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," jelas Sukamta.
Oleh sebab itu, legislator dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur.
Hal ini, kata dia, perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif.
Sehingga rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.
"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliuanan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan.
Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” pungkasnya.