Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Arsul Sani mendukung usulan para pelaku industri hasil tembakau (IHT) khususnya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) agar pemerintah membentuk peta jalan (roadmap) Industri Hasil Tembakau (IHT).
Roadmap tersebut sebaiknya dibuat bersama oleh instansi pemerintah terkait beserta para pelaku IHT termasuk para petani tembakau.
Hal tersebut disampaikan Ketua APTI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sahminuddin kepada pers, Senin (3/5/2021) di komplek Gedung DPD/ DPR/ MPR RI Senayan Jakarta.
Sahminuddin menyampaikan hal tersebut usai bersama perwakilan pengurus APTI Provinsi Jawa Barat di bawah pimpinan Suryana mengadakan diskusi dengan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani.
“Sumbangan industri hasil tembakau di tanah air terhadap keuangan negara khususnya cukai jauh lebih besar dari pada sumbangan deviden perusahaan milik negara badan usaha milik negara sebelum masa pandemi Covid-19. Sudah sepantasnya Industri Hasil Tembakau nasional mendapat perlindungan Pemerintah," kata Arsul Sani sebagaimana dikutip oleh Sahminudin.
Baca juga: Polemik Revisi PP 109/2012, Ketua DPD Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Tembakau
Karena itu, MPR mendukung segera dibuat Peta jalan industri hasil tembakau yang berkeadilan yang pembuatannya melibatkan semua pihak termasuk Kementerian Pertanian, Kementrian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan termasuk di dalamnya para pelaku industri hasil tembakau dan para petani tembakau di dalamnya.
Selain sumbangan cukai rokok setiap tahun tidak kurang dari Rp 180 triliun, industri hasil tenbakau juga telah menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh tanah air. Selain itu juga telah menggerakan sektor ekonomi masyarakat.
Karena itu IHT harus dipertahankan dan mendapat perlindungan pemerintah.
Namun demikian, menurut Sahminudin, sumbangsih besar tersebut seperti dianggap tidak ada artinya. Setiap tahun cukai rokok yang sudah tinggi terus dinaikan.
Padahal setiap kenaikan 1 persen cukai rokok itu, akan menghilangkan ratusan ribu kesempatan kerja bagi petani tembakau juga buruh atau pekerja di sektor industri rokok.
"Sebab setiap kenaikan cukai rokok berimbas pada semakin kurangnya penjualan rokok yang legal, berkurangnya produksi rokok, berkurangnya pembelian tembakau hasil produksi pertanian tembakau para petani. Serta hilangnya lapangan pekerjaan,” papar Sahminuddin.
Dijelaskan oleh Sahminudin, kenaikan cukai rokok Yang dilakukan pemerintrah setiap tahun tidak mengurangi jumlah perokok.
Para perokok akan tetap ada bahkan bertambah. Mereka beralih ke rokok murah dan rokok illegal. Jika hal itu terjadi, yang dirugikan bukan hanya pelaku industri rokok dan petani tembakau. Tapi juga pemerintah.
“Karena itu. Kami meminta agar Bapak Arsul Sani menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kenaikan cukai rokok setap tahun tidak besar. Satu digit saja. Sekitar 5 persen. Bila perlu tahun ini tidak dinaikan, untuk membantu pemulihan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sekaligus untuk melindungi pekerja rokok dan petani tembakau,” papar Sahminuddin.
Di tempat yang sama, Ketua APTI Jawa Barat Suryana menambahkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan keberadaan industri hasil tembakau di tanah air, pemerintah perlu duduk bersama membuat peta jalan atau road map industri industri hasil tenbakau nasional.
“Beberapa tahun yang lalu ada peta jalan indsutri hasil tembakau, namun pembuatannya tidak melibatkan semua sektor dan tidak melibatkan pelaku industri hasil rokok. Masing masing kementrian membawa kepentingannya sendiri. Akibatnya. peta jalan itu tidak jalan,” papar Suryana.
Menurut Suryana, harusnya peta jalan itu melibatkan setidaknya 7 pihak. Selain Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Asosiasi Petani Tembakau serta pelaku industri rokok besar maupun sedang dan menengah. Mereka harus dilibatkan dan didengar suara dan pendapatnya.
Menurut Suryana, pihaknya, menyampaikan pesan kepada Presiden lewat Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani agar pemerintah juga memberikan insentif sekaligus kemudahan bagi ekspor tembakau dan hasil industri rokok lainnya ke luar negeri.
“Tembakau produksi kita, khususnya Jawa Barat, diminati beberapa negara. Termasuk dari Abu Dabi. Namun, kami sudah berusaha melakukan eksport tembakau memenuhi permintaan dari luar negeri. Sayangnya, kami dipersulit dengan persyaratan yang gak masuk akal," katanya.
Karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada Arsul Sani sebagai wakil Ketua MPR RI agar menyampaikan hal ini kepada menteri perdagangan, juga kepada Presidern Jokowi dan Menteri negara Bappenas agar perencanaan ke depan, pemerintah mempermudah sekaligus memberikan insentif baik kepada petani maupun kepada pelaku industri hasil tembakau lainnya yang melakukan eksport tembakau dan produksi hasil tembakau ke luar negeri jangan dipersulit.
Atas permintaan kedua ketua APTI tersebut, menurut Sahminuddin, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berjanji akan meneruskan pesan pesan tersebut kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga kepala Bappenas Soharso Monoarfa.
Mengingat Menteri sekaligus kepala Bappenas tersebut berasal dari satu partai politik dengan dirinya.
“Pak Arsul Sani berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Jokowi dalam acara pertemuan antara pimpinan MPR dengan Presiden mendatang. Serta akan melihat RPJP nasional yang dikeluarkan Bappenas. Sekaligus juga akan menyampaikan pesan pesan pengurus APTI kepada menteri Bappenas,” papar Sahminuddin mengutip pernyataan wakil Ketua MPR RI Arsul Sani.
FOTO: Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani usai berdialog dengan pengurus APTI Jawa Barat di bawah pimpinan Suryana dan pengurus APTI Nusa Tenggara Barat Pimpinan Sahminudin di Jakarta kemarin, (Ist).