News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

6 Polda Jadi Prioritas Titik Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PADAMKAN API - Petugas dari BPBD Ogan Ilir melakukan pemadaman kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Jumat (28/8/2020). Total lahan yang terbakar dari bulan Januari hingga Agustus 2020 seluas 95,5 hektare di Sumatera Selatan (TRIBUNSUMSEL/M.A.FAJRI)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian RI menyampaikan 6 Polda kini terdaftar menjadi titik prioritas terkait kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Polri bakal mengawasi intensif titik lokasi tersebut.

"Ada 6 Polda jadi prioritas ada Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Ia menyampaikan Mabes Polri nantinya juga bakal mengawasi langsung Polda tersebut. Keenam Polda itu juga nantinya diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk langkah pencegahan Karhutla.

"Nanti ada beberapa kreasi di Polda bersama instansi terkait gimana untuk memadamkan secepatnya titik api jangan sampai ada area yang meluas di sana," ungkap dia.

Atas dasar itu, Argo mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga hutan dari kebakaran. Dia tak mau hutan menjadi komoditas ekonomi oleh sejumlah oknum.

"Kita berharap semua masyarakat sadar di sekitar hutan dan hutan ini merupakan sumber air yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai dibuat motif ekonomi dengan motif apapun harus kita jaga jangan sampai anak cucu kita yang menanggungnya," ujar dia.

Baca juga: Sudah Sepekan Kebakaran di Gunungputri Belum Juga Padam, Asap Terus Mengepul 

Lebih lanjut, ia menyampaikan Indonesia kini juga telah jarang mendapatkan keluhan dari negara tetangga terkait asap Karhutla. Hal ini harus dipertahankan oleh semua pihak.

"Harapannya bahwa tidak ada lagi komplain dari negara lain maupun dari negara tetangga berkaitan dengan asap. Jadi adanya kegiatan kebijakan bersama terpadu ini bisa meminimalisir dan mungkin teman-teman juga lihat sekarang masih minim hampir ga ada komplain dari luar negeri," pungkasnya.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini