Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan pengamanan pos penyekatan pelarangan mudik lebaran pada hari pertama secara umum berjalan kondusif.
Ia menyampaikan tidak ada kasus yang berarti dalam operasi hari pertama pelarangan mudik lebaran kemarin.
"Situasi terakhir pengamanan arus mudik Lebaran 2021. Situasi terakhir bahwa jalur secara nasional, mobilitas secara nasional ini dalam keadaan aman, lancar, tidak ada hal atau kejadian yang menonjol," kata Istiono dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).
Istiono pun mencontohkan sejumlah titik posko penyekatan dari Jakarta menuju Sumatera maupun Jakarta menuju Jawa.
Semuanya dinilai telah terkendali.
Baca juga: Satgas Covid-19 Melarang Aktivitas Mudik Lokal di Kawasan Aglomerasi, Jabodetabek, Bandung Raya, dll
"Relatif terkendali aman dan lancar. Kemudian, titik-titik penyekatan dilaksanakan jajaran ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan," ujar dia.
Kendati begitu, Istiono memahami pihaknya juga sempat mendapatkan rekaman video viral terkait protes sejumlah pekerja yang terkena imbas kemacetan di posko penyekatan di Cikarang Barat.
Baca juga: Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Pendekatan Persuasif Saat Tegakan Aturan Larangan Mudik
Istiono mengatakan pihaknya akan melakukan serangkaian rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi imbas pos penyekatan tersebut.
"Kami atur dinamikanya kita atur, kita juga tidak menghendaki antrian terlalu panjang. Rekomendasinya 5 km. Jangan sampai terlalu panjang," katanya.
Warga Jakarta Dilarang Mudik ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, mudik di dalam wilayah aglomerasi (pemusatan kawasan tertentu) dilarang dilakukan pada 6-17 Mei 2021.
Akan tetapi, pemerintah masih memperbolehkan beroperasinya kegiatan sektor esensial di wilayah aglomerasi.
"Untuk memecah kebingungan di masyarakat soal mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/5/2021).