Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mencuatnya kasus pinjaman online yang membelit seorang guru TK di Sukun, Malang, Jawa Timur memicu keprihatinan banyak kalangan.
Kasus ini menjadi cerminan betapa rentannya nasib guru honorer dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Kami sangat prihatin mengikuti kasus terjeratnya seorang guru honorer dalam pinjaman online. Ironisnya pinjaman itu mulanya digunakan untuk biaya menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) yang disyaratkan tempatnya mengajar,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu (19/5/2021).
Huda menilai kasus seorang guru honorer terjerat pinjaman online hingga puluhan juta tidak sekadar kisah sadisnya operator pinjaman online dalam memangsa korban tetapi lebih dari itu kasus ini menjadi cerminan betapa mirisnya nasib guru honorer di tanah air.
Baca juga: Fintech Ilegal Makin Ugal-ugalan Berbisnis di Indonesia, Satgas Temukan Lagi 51 Pinjol Gelap
Dengan gaji sekadarnya mereka harus menjalankan kewajiban mengajar di sisi lain mereka harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari termasuk peningkatan kapasitas diri.
“Kasus ini harus ditangkap sebagai potret buram pendidikan di tanah air terutama bagaimana masih minimnya perhatian pemerintah kepada nasib guru honorer,” ujarnya.
Politikus PKB ini berharap pemerintah segera merealisasikan pengangkatan sejuta guru honorer menjadi ASN.
Saat ini program pengangkatan sejuta guru honorer menjadi ASN masih dalam tahap pendaftaran di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sedangkan proses seleksi akan dilakukan dalam tiga tahap yakni yakni tahap I pada bulan Agustus 2021, tahap II pada bulan Oktober 2021 dan tahap III pada bulan Desember 2021.
“Kami berharap proses tersebut segera dilaksanakan secara fair dan terbuka sehingga memberikan harapan bagi percepatan kesejahteraan para guru honorer,” katanya.
Baca juga: Daftar 152 Aplikasi Pinjaman Online/Pinjol yang Legal dan Terdaftar di OJK
Program pengangkatan sejuta guru honorer menjadi ASN, tegas Huda harus diselesaikan tahun ini juga.
Menurutnya program ini belum optimal karena formasi guru honorer yang diajukan mengikuti seleksi oleh pemerintah daerah masih di angka 530.000.
Padahal slot yang tersedia mencapai satu juta lowongan.
“Program rekrukmen 1 juta guru honorer yang baru terisi 500-an ribu kita minta dituntaskan tahun ini juga. Pemerintah harus jamin gaji dan tunjangan mereka full dari APBN sehingga Pemda berani mengurulkan formasi sesuai kebutuhan guru di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Terkait nasib guru honorer di Malang, Huda akan memperjuangkan kemungkinan pemberian beasiswa agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan Pendidikan di jenjang S 1.