1. Gubernur DKI Jakarta Anies Basewedan 17,01 persen
2. Ketum Gerindra dan Menhan Prabowo Subianto 14,31 persen
3. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 11,25 persen
4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 6,87 persen
5. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 5,86 persen
6. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 5,55 persen
7. Menteri Sosial Tri Rismaharini 3,97 persen
8. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 3,83 persen
9. Ketua DPR Puan Maharani 2,48 persen
10. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 0,66 persen
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir 0,41 persen
12. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj 0,41 persen
13. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 0,33 persen
14. Wakil Presiden Ma'ruf Amin 0,33 persen
15. Ketua MPR Bambang Soesatyo 0,33 persen responden
16. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar 0,25 persen
Capres Perempuan Survei ARSC: Nama Susi, Risma, Hingga Istri Jokowi Muncul
Muncul nama-nama calon presiden perempuan. Di antaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Tri Rismaharini, hingga Istri Presiden Joko Widodo, Iriana.
Baca juga: Capres Perempuan Survei ARSC: Ada Nama Susi, Risma, Hingga Istri Jokowi
Hasil sigi lembaga survei ARSC juga melontarkan pertanyaan kepada responden, yakni "Dari nama-nama sosok perempuan berikut ini, mana yang menurut Anda layak menjadi presiden di 2024?,".
Bagus menerangkan, nama Susi Pudjiastuti bertengger di posisi atas dengan 24,21 persen, sementara Tri Rismaharini 17,66 persen.
"Kemudian ada nama Khofifah Indar Parawansa 11,07 persen, Sri Mulyani 10 persen, Puan Maharani 4,01 persen," ujar Bagus.
Selain itu, ada nama Yenny Wahid dengan tingkat keterpilihan 3,14 persen, Megawati Soekarnoputri 2,79 persen, Ida Fauziyah 1,32 persen, dan Iriana Joko Widodo 1,07 persen.
"Sedangkan tokoh lainnya 24,73 persen," ucapnya.
Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Jokowi Tiga Periode
Mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan tiga periode masa jabatan Presiden.
Bagus mengatakan, dalam survei tersebut peneliti menanyakan kepada para responden.
"Apakah perlu amandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden sehingga Presiden Joko Widodo dapat maju menjadi calon presiden 2024?," katanya.
Berdasarkan riset tersebut, ucap Bagus, mayoritas responden, yakni 69,50 persen menjawab tidak setuju.
Sedangkan 28,68 persen menjawab setuju, dan 1,49 persen menjawab tidak tahu, yang tidak terjawab 0,33 persen.
Responden juga diberikan pertanyaan ‘jika tidak ada amandemen UUD 1945, sebaiknya Jokowi maju kembali menjadi calon wakil presiden?’.
Baca juga: Ganjar Pranowo Tertawa Dengar Cerita Wagiman Nekat Mudik dan Dikarantina karena Laporan Istri
“Responden mayoritas menjawab tidak setuju sebesar 71,60 persen, kemudian setuju dengan pernyatan tersebut 25,37 persen,” imbuh Bagus.
Kendati demikian, mayoritas responden setuju apabila Jokowi nantinya menyatakan dukungan kepada salah satu sosok capres untuk meneruskan program kerjanya selama ini.
Hasilnya, sebanyak 74,13 persen responden setuju, 23,99 persen tidak setuju, 1,65 persen tidak tahu, dan 0,33 persen tidak tahu.
"Mayoritas responden menjawab setuju 74,13 persen. Kemudian yang tidak setuju 23,88 persen," ujar Bagus. (Vincentius/Dennis Destriawan)