News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Seleksi Kepegawaian di KPK

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Akan Lakukan Hal Ini setelah Pelantikan ASN Tetap Terlaksana

Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko (kiri) bersama Penyidik Senior KPK Novel Baswedan (tengah) dan pegawai KPK lainnya memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK C-1, Jakarta, Senin (17/5/2021). Dalam keterangannya, 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal tes wawasan kebangsaan melaporkan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Indriyanto Seno Adji karena diduga pelanggaran kode etik.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Non Aktif, Giri Suprapdiono menyampaikan rencana 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, setelah permintaan untuk menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tak diindahkan.

Adapun, pelantikan 1.271 pegawai yang lolos TWK pada Selasa (1/6/2021) kemarin tetap terlaksana di tengah pro kontra seleksi kepegawaian di KPK.

Padahal, sebelum pelantikan terjadi, sebanyak 577 pegawai yang lolos TWK sempat mengirimkan email kepada pimpinan KPK.

Baca juga: Hari Ini, Komnas HAM Periksa Harun Al Rasyid Beserta 7 Pegawai KPK Lainnya

Email tersebut berisi permintaan kepada pimpinan untuk menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN pada Selasa (1/6/2021) kemarin.

"577 benar, jadi angka terakhir yang saya catat pegawai dalam bentuk email dan surat mengirimkan kepada pimpinan KPK untuk menunda pelantikan."

"Karena sebenarnya kita masih mempunyai waktu hingga Oktober 2021," kata Giri, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (2/6/2021).

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Non Aktif, Giri Suprapdiono (Kompas TV)

Kendati demikian, hingga pelantikan digelar pada Selasa (1/6/2021) kemarin, surat dari para pegawai KPK tersebut tak kunjung mendapatkan balasan.

Sebelumnya, Giri mengatakan, surat yang sama juga dikirimkan oleh 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Namun, surat tersebut juga tidak mendapatkan balasan dari pimpinan KPK.

Baca juga: Firli Bahuri Ungkap Hasil Pertemuan dengan 700 Pegawai KPK yang Minta Pelantikan Ditunda

"Karena itu dalam bentuk surat, mestinya ada tanggapan terhadap surat tersebut, kita juga melakukan gebrakan dalam bentuk surat, mestinya ada tanggapan formal," kata Giri.

Meski tidak mendapat balasan berupa surat, Giri mengatakan, pimpinan KPK dan para pegawai yang menolak pelantikan akan membuka opsi dialog bersama.

"Dan memang pimpinan akan menerima kita untuk berdialog setelah ini (pelantikan)," ungkap Giri.

Wartawan mengambil gambar pelantikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disiarkan melalui live streaming di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021). KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang telah ditetapkan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan kini berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).  (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Bahkan, Giri menyebut, dialog tersebut juga akan dilakukan bersama dengan para pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN.

Sebab, menurut Giri, sebagian besar dari 1.271 pegawai yang lolos TWK juga menginginkan pelantikan kemarin ditunda.

"(Ada) 75 plus 1.271 pegawai (yang akan berdialog dengan pimpinan KPK), tetapi karena situasi pandemi tentu perwakilan," jelasnya.

Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri: Saya Tak Singkirkan Siapapun

Kini, pihaknya masih menunggu waktu yang tepat untuk berdialog dengan para pimpinan KPK guna membahas nasib 75 pegawai yang sedang dibebastugaskan ini.

Pasalnya, dialog yang sempat dijadwalkan pada Senin (31/5/2021) kemarin tertunda, karena syarat yang diminta para pegawai tidak terpenuhi.

"Kita menunggu waktu yang tepat, karena kemarin dijadwalkan hari Senin (31/5/2021)."

"(Tetapi) dialog kemarin kita tidak mau menerima, karena pimpinan tidak mau menunda pelantikan," ungkap Giri.

Kata Firli Bahuri atas Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan masih memperjuangkan nasib 75 pegawai yang tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Saya ingin sampaikan, kemarin saya jelaskan kepada seluruh pegawai yang hadir di pertemuan kita, pimpinan KPK, untuk memperjuangkan kawan-kawan kita."

"Saya tidak ingin mengulang hari ini, saya juga dari kemarin apa yang harus dikerjakan, perwakilan juga menilai," kata Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021).

Firli Bahuri diketahui resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Juang KPK hari ini, Selasa (1/6/2021).

Baca juga: Lantik 1.271 Pegawai KPK jadi ASN, Firli Bahuri Ingatkan Koruptor adalah Pengkhianat Pancasila

Adapun 75 lainnya dinyatakan tidak lolos TWK, 51 orang di antaranya diputuskan tak lagi bisa bekerja di KPK.

Sementara 24 sisanya bisa kembali bertugas dengan syarat dibina terlebih dulu.

"Hari ini kita selesaikan 1.271, bagaimana yang 75, tentu menjadi PR kami bersama," kata Firli.

Firli juga menanggapi soal 700 pegawainya yang sempat minta penundaan pelantikan menjadi ASN.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021). Dalam keterangannya, Firli mengklaim sebanyak 1.271 pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti proses pelantikan. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Tetapi, ia tetap tegas akan melaksanakan pelantikan itu dengan alasan proses yang sangat panjang.

"Yang kedua adalah kalau ada kemarin yang mendengar ada 700 orang yang memenuhi syarat dilantik meminta penundaan, kemarin sudah bertemu dengan perwakilan."

"Alhamdulillah kami sampaikan bahwa proses pelantikan tetap dilaksanakan karena proses itu sangat panjang," kata Firli.

Firli menyatakan pelantikan itu tetap dilaksanakan juga karena para pimpinan menghormati pegawai yang sudah lolos TWK karena memiliki tanggung jawab kepada keluarganya.

Baca juga: Eks Direktur KPK: Akhirnya Cita-cita Lama Firli Bahuri Tercapai, Ronde Pertama Telah Dimenangkannya

Ia juga harus menjamin kapasitas hukum soal status kepegawaian mereka.

"Dan tentu juga kita harus menghargai 1.271, karena mereka punya anak punya istri yang perlu kita hargai hak asasi manusianya, kita juga harus jamin kapasitas hukumnya kita juga harus menjamin tentang status kepegawaian mereka itulah," kata dia.

"Alhamdulillah semuanya hadir 1.271 dilantik dan proses pelantikan mengikuti saat diambil penyumpahan maupun pelantikan, semuanya ikut."

"Jadi bukan hanya hadir secara fisik tapi tidak mengikuti acara. Ketika Sekjen melakukan pelantikan pengambilan penyumpahan semua mengikuti kata-kata itu," ujarnya.

(Tribunnews.com/Maliana/Ilham Rian Pratama)

Berita lain terkait Seleksi Kepegawaian di KPK

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini