News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kabar Politik di Indonesia: Rencana Koalisi PDIP-PAN, Persiapan PKB dan Gerindra Menuju Pilpres 2024

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Gigih
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menghadiri sekaligus membuka Pameran Foto pada acara HUT Ke 48 PDI Perjuangan di kantor DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Semarang, Sabtu, (22/5/2021) .(PDI Perjuangan/Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

TRIBUNNEWS.COM - Kabar politik terbaru di Indonesia tersaji baru-baru ini.

Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih jauh, pergerakan politik terbaru telah mencuat.

Beberapa partai politik mengisyaratkan kesiapannya menempuh pesta demokrasi rakyat Indonesia di tahun 2024.

Di antaranya mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga Partai Gerindra.

Kabar lain juga muncul dari  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Baca juga: Ganjar Mengaku Tak Berniat Maju di Pilpres 2024, Sing Arep Maju Iki Sopo?

Di tengah kabar polemik menyangkut satu kadernya, pergerakan politik PDIP menuju Pilpres 2024 menjadi sorotan.

Inilah fakta-fakta yang dirangkum Tribunnews.com terkait kabar terbaru politik Indonesia:

Gerinda dan Prabowo

Tribunnews.com

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.

Pihaknya sepakat untuk kembali mengusung Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai capres.

"Kami bertekad untuk mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai calon presiden pada tahun 2024," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (1/6/2021).

Baca juga: Jazilul Fawaid: Banyak Desakan Kalangan Bawah dan Kiai Minta PKB Usung Muhaimin Jadi Capres

Namun, ternyata Prabowo Subianto belum memberi persetujuan.

Sehingga, Partai Gerindra berencana untuk menanyakan kesediaan Prabowo Subianto.

"Adapun kesanggupan, kesediaan dari Pak Prabowo akan kami tanyakan kepada beliau sepanjang waktu ini sampai tahun 2024," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman (Kompas TV)

Ia kemudian menyinggung soal kesediaan Prabowo pada Pilpres 2019 lalu.

"Kalau mengacu pada 2019, Pak Prabowo pada akhirnya setelah rekan-rekan menyampaikan keinginan tersebut, pada akhirnya mau menerima setelah menilai situasi dan kondisi politik terakhir," ungkap dia.

Habiburokhman mengatakan, Partai Gerindra belum menentukan calon wakil presiden.

Pihak partai kini fokus untuk mengantarkan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024.

Baca juga: Siapa yang Lebih Pantas Diusung PDIP Jadi Capres 2024, Ganjar atau Puan? Berikut Kata Para Pengamat

"Soal siapa calon wakil presidennya, kami belum membahas," ujarnya.

"Saat ini kami lebih konsentrasi memastikan Partai Gerindra ini berpolitik mampu mengantarkan Pak Prabowo sebagai capres yang kompetitif pada 2024 dan akhirnya terpilih."

"Jadi kami melakukan pembangunan partai, perapian organisasi dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat paling atas," beber Habiburokhman.

Baca juga: Gerindra Ungkap PDIP Ingin Capreskan Prabowo, Ganjar Pranowo Pasrah ke Megawati

Strategi PKB

Masih dari Tribunnews.com, dinamika politik menyambut Pemilu 2024 semakin menghangat belakangan ini.

Jika sebelumnya ada gagasan Poros Partai Islam, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menawarkan konsep koalisi atau poros baru dengan istilah Poros Harapan Baru.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jaziliul Fawaid mengatakan, kepemimpinan nasional ke depan harus bisa memberikan harapan baru di tengah krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19. 

”Kalau bicara soal poros, apapun jenis porosnya PKB akan gunakan nama Poros Harapan Baru. Kita ingin kedepan ini ada sesuatu yang baru, sesuatu yang memberikan harapan baru di tengah pandemi, memberikan solusi di atas semua krisis,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid, Selasa (1/6/2021). 

Menurutnya, pascapandemi Covid-19, Indonesia mengalami berbagai krisis mulai krisis kesehatan, ekonomi dan lainnya yang membutuhkan penanganan dan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. 

”Itulah mengapa kita perlu ada harapan baru bagi masyarakat. Kalau soal figur capresnya siapa, ya nanti kita bahas bersama partai koalisi. Kalau parpol A sepakat, parpol B sepakat, jadi itu barang,” urainya. 

Gus Jazil juga mengatakan, saat ini PKB sudah memulai langkah pemenangan menghadapi Pemilu 2024, terutama bagaimana partainya bisa menambah perolehan kursi di legislatif. 

”Kami sudah jalan dengan cara kita. Tapi kalau yang dimaksud jalan itu harus pasang baliho dan lainnya, kita belum. Pilpres ini masih jauh, Belanda masih jauh,” tuturnya. 

Gus Jazil yang juga Wakil Ketua MPR RI menambahkan, PKB memiliki pengalaman panjang di pemerintahan karena sejak era Reformasi selalu berada dalam pemerintahan atau di pihak yang menang. 

Namun, bicara Pemilu 2024 dimana Pilpres dan Pileg digelar bersamaan maka PKB juga punya kepentingan untuk mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas dalam pencapresan bagi perolehan suara partai. 

”Ini juga menjadi bagian yang harus dipikirkan dari langkah pemenangan. Sekarang ini yang ramai kan di lembaga survei, bukan di partai. Tapi saya akui bahwa kader-kader PKB di bawah juga mendesak untuk mengusung calon sendiri karena lembaga-lembaga survei ini mulai ribut, kemudian jadi pemberitaan maka kader di bawah juga mulai ramai padahal sebenarnya parpol masih adem ayem,” katanya. 

Menurut Gus Jazil, fokus PKB hari ini adalah bagaimana di pileg nanti bisa mendapatkan tambahan suara. 

”Soal siapa calon presidennya, itu juga satu variabel. Makanya variabel elektablitas itu hanya satu variabel kecil dari orang untuk menjadi calon presiden. Masih ada variabel waktu yang cukup panjang, untuk apa buru-buru? Yang jelas PKB sudah fokus dan sudah tahu siapa yang akan menang nanti, sudah ada di kantong dengan informasi ‘langit’ karena kalau di PKB ada variabel spiritual, variabel X, itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei,” tuturnya.

PAN Senang

Artikel lain Tribunnews.com mengabarkan, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan angkat bicara mengenai peluang partainya berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, PAN merasa terhormat jika PDIP mengajak bekerja sama dalam momen pesta demokrasi.

Diketahui, sebelumnya peluang kerja sama tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Pernyataan Pak Hasto tentu itu kehormatan, PDI Perjuangan adalah partai besar mengajak kami untuk koalisi itu suatu kehormatan. Tentu dengan teman-teman lain, Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKS," kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/6/2021).

"Tentu karena memang 20 persen, tidak bisa sendiri. Jadi kalau kita diajak itu berarti partai-partai itu menghormati kita. Tentu kami ucapkan terima kasih," lanjutnya.

Baca juga: Wacana Duet Puan-Anies di Pilpres 2024, NasDem: Manuver Taktis Lagi

Kendati demikian, Zulhas mengaku partainya belum memiliki sikap resmi terkait koalisi di Pilpres 2024.

Dikatakan Zulhas, PAN saat ini fokus untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

"Begini, kita sekarang fokus dulu Covid-19, ini kan lagi banyak lagi kemudian ekonomi kita berat," ucapnya.

Arah PDIP

Polemik di internal PDIP yang melibatkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menjadi perbincangan publik.

Seiring dengan hal itu, PDIP tetap mempersiapkan diri untuk Pilpres 2024.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berbicara skenario partainya untuk berkoalisi dengan partai politik lain di pemilihan presiden 2024.

Satu diantaranya, Hasto berbicara mengenai peluang PDIP bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Hasto, peluang PDIP berkoalisi dengan PAN terbuka lebar.

Apalagi saat ini Amien Rais sudah tidak menjadi bagian dari PAN.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', yang digelar Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).

"Kami sama Partai Amanat Nasional sangat cocok untuk membangun kerja sama, terlebih setelah saya mendapat bisikan dari teman-teman PAN pasca Pak Amien Rais tidak tidak ada di PAN. Itu makin mudah lagi untuk membangun kerja sama politik," ujar Hasto.

Selain itu, Hasto menilai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memiliki komitmen yang tinggi terhadap keutuhan NKRI.

Hal itu ditunjukkan dengan penolakannya terhadap wacana koalisi poros Islam yang justru akan mempertajam polarisasi masyarakat.

"Ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama beliau menegaskan itu akan menambah pembelahan yang terjadi. Kita ini negara begitu besar dari Sabang sampai Merauke, itu kita jaga marwahnya," ucap Hasto.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Nuryanti, Fransiskus Adhiyuda, Chaerul Umam)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini