Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq menghormati keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini.
Terlebih pertimbangannya menyangkut kesehatan dan keselamatan jemaah di masa pandemi Covid-19.
“Apapun keputusan pemerintah semata-mata demi kebaikan jemaah,” ujar Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (3/6/2021).
Maman menegaskan keselamatan jemaah menjadi tujuan utama syariat Islam.
Konstitusi juga, tegas dia, mengamanatkan negara untuk memberi rasa aman dan keselamatan bagi warga negara.
Baca juga: Pemberangkatan Haji Tahun Ini Batal, MUI Minta Jemaah Tidak Khawatir
“Aspek keselamatan Jamaah menjadi tujuan utama syariat Islam. Konstitusi mengamanatkan negara untuk memberi rasa aman dan keselamatan,” jelasnya.
Maman menampik hoaks yang menyatakan batalnya pemberangkatan jemaah haji 2021 karena utang pemerintah Indonesia ke Arab Saudi.
"Itu hoaks, berita tidak benar. Yang bilang pemberangkatan haji tidak ada tahun ini karena utang Indonesia ke Arab Saudi seperti pemondokan, catering dan lain-lain. Itu saya tegaskan hoaks, berita bohong, itu tidak benar,” tegasnya.
Baca juga: Kemenag Umumkan Tidak Berangkatkan Haji Tahun Ini, PBNU: Ibadah dalam Keadaan Darurat Bisa Ditunda
"Tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan bahwa keputusan membatalkan haji ini karena ada hutan negara Indonesia ke Arab Saudi seperti pemondokan, catering dan lain-lain," imbuhnya.
Maman juga memastikan semua persiapan yang dilakukan pemerintah dan Panja Haji DPR RI sudah matang.
“Semua tahapan, skema dan persiapan sudah dipersiapkan Panja Haji DPR RI dan Kemenag. Tahun 2022 Kita dapat Kuota besar dan 2 kali pemberangkatan,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar.
Dia menghormati keputusan Menteri Agama untuk tidak memberangkatkan Calon Haji 2021.