Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Prof. Jimly Asshidique mengungkapkan, masyarakat dapat berbangga dengan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurutnya, DKPP merupakan satu-satunya lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu di dunia.
"Sebagai bangsa dengan penduduk terbesar ke 4, dengan demokrasi kuantitatively terbesar ketiga dunia, boleh dong kita tidak sama dengan negara lain, tidak perlu kita mencontek negara lain," kata Jimly saat memberi sambutan dalam kegiatan Syukuran HUT ke-9 DKPP yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta dikutip Senin (14/6/2021).
Menurutnya, belum ada satu pun negara di dunia yang mengkonstruksi lembaga penegak kode etik sebagai peradilan.
Sedangkan DKPP, sejak berdiri telah memberlakukan keterbukaan dengan prinsip-prinsip peradilan modern.
"DKPP ini pelopor, belum ada di tempat lain, silahkan dicek," kata Ketua DKPP Periode 2012-2017 itu.
Baca juga: Bawaslu dan KPU Sebut Peran DKPP Penting untuk Demokrasi dan Pemilu
Dia berpendapat, sebuah negara tidak dapat berdiri hanya dengan norma hukum saja, melainkan juga harus dibangun dengan norma etik.
Dalam kesempatan tersebut, Jimly pun mengajak semua pihak agar membangun Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkualitas dan berintegritas.
Baca juga: Loloskan Calon Bupati Bermasalah, Penyelenggara Pemilu Papua Diberhentikan DKPP
Aspek kualitas, jelasnya, diperlihatkan dengan efektifnya rule of the law. Sedangkan aspek integritas, ditunjukkan dengan adanya rule of ethic.
Dengan demikian, ia berpesan bahwa membangun sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah pekerjaan yang amat-amat serius.
"Kita membuat legacy dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita tinggalkan kepada generasi selanjutnya," kata Jimly.
Dia menegaskan, masa depan umat manusia sangat membutuhkan tegaknya etika sehingga sebuah negara sangat membutuhkan rule of law dan rule of ethic secara bersamaan.
"Umat manusia membutuhkan rule of ethics. Indonesia akan menjadi pelopor," pungkasnya.