News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Pimpinan Komisi IX : Tolong Pak Jokowi, Kondisi Sudah Darurat . . .

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris saat meninjau vaksinasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor dari hari ke hari menunjukkan kurva infeksi di Indonesia sedang terus meroket, dan belum tahu titik puncaknya sampai dimana.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan kurva yang meroket bahkan nyaris vertikal ini, mirip dengan kurva infeksi India pada April lalu, dimana negara tersebut lumpuh karena tingkat penularan yang sangat tinggi pasca-upacara massal keagamaan.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk mencegah agar Indonesia tidak lumpuh seperti India, lewat PPKM Mikro yang diperketat, perlu diapresiasi.

"Namun, melihat angka kasus harian Covid-19 yang terus mencetak rekor belakangan ini, PPKM Mikro menurut saya tidak lagi efektif untuk meredam laju penularan di hulu, sehingga angka keterisian tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di hilir, seperti di 5 provinsi Pulau Jawa sudah merah (BOR > 80%)," ujar Charles, kepada wartawan, Minggu (27/6/2021).

Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Charles menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa.

Politikus muda PDI Perjuangan itu mengatakan hal itu akan berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Tinggi, Malaysia Kembali Perpanjang Masa Lockdown

"Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai," kata dia.

Belum lagi, kata Charles, tidak semua provinsi memiliki kapasitas faskes yang sama. Kapasitas faskes di Pulau Jawa tentu berbeda dengan kapasitas di Indonesia Timur.

"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Charles meminta Presiden Jokowi untuk menyoroti faskes di hilir yang tidak akan kuat meredam ‘banjir bandang’, kalau angka penularan dari hulu sangat deras.

Baca juga: Update 27 Juni 2021: 8.024 Pasien Covid-19 di Indonesia Dinyatakan Sembuh

Dia menekankan pentingnya meredam sedini mungkin derasnya penularan Covid di hulu dengan pembatasan sosial besar-besaran.

"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu ‘banjir bandang’ yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini