Baca tanpa iklan
Yaqut menyatakan pada Idul Adha tahun ini Pemerintah melarang pembagian kupon daging kurban. Nantinya, pembagian daging kurban akan dilakukan oleh panitia dengan langsung menyerahkannya kepada yang berhak.
"Daging kurban yang biasanya undang kerumunan dengan bagi kupon, kita juga sudah atur harus diserahkan langsung ke yang berhak, ke rumah masing-masing," kata Gus Yaqut.
Sementara proses penyembelihan juga diatur protokolnya. Hal tersebut untuk menghindari adanya penularan corona dalam hari raya Iduladha.
"Penyembelihan nanti kita atur di tempat yang terbuka, dibatasi, dan yang boleh menyaksikan yang berkurban, yang menyembelih saja," kata Gus Yaqut.
Baca juga: PPKM Darurat, Polisi Jaga Ketat Akses Keluar Masuk Jakarta, Ini Daftar 63 Titik Penyekatan
Aturan ini nantinya akan dikeluarkan melakui Surat Edaran Menteri Agama dan akan disebarkan ke berbagai lapisan masyarakat. Gus Yaqut mengatakan, protokol penyembelihan kurban itu dibahas dalam Rapat Terbatas Menteri (RTM).
Rapat yang dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy, ASOPS Kapolri, Menaker Ida Fauziyah, perwakilan Menpan RB, hingga pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga membahas pembatasan pergerakan masyarakat selama pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan kurban.
"Ini yang tadi dibahas dalam rapat yang akan turun jadi Surat Edaran Menag yang akan kita sebarkan. Terkait pembatasan di luar zona PPKM darurat, di luar Jawa Bali, kita juga sudah atur surat edarannya, dan kita akan sebar juga," jelas Gus Yaqut.
Gus Yaqut memastikan sosialisasi untuk menyampaikan hal tersebut ke masjid-masjid akan dilakukan aparat Kemenag.
Instruksi internal kepada seluruh jajaran termasuk ke penyuluh-penyuluh agama yang berbasis desa telah dilakukan agar mereka dapat menyampaikan SE hingga ke daerah pinggir kota.
Baca juga: ASN di Sektor Non Esensial WFH 100 Persen Selama PPKM Darurat
"Namun penegakan aturan ini tentu bukan kewajiban sepenuhnya Kemenag, tapi teman-teman di Polri akan membantu penegakan SE ini. DMI juga sudah menyatakan komitmennya memberikan pengertian ke masjid yang ada di seluruh Indonesia. Harapan kami semua ini dipatuhi."
"Aturan sebagus, seketat apa pun, jika tidak melibatkan partisipasi masyarakat akan percuma. Karena sebagaimana yang kemarin disampaikan Pak Presiden, ikhtiar pemerintah ini semata-mata melindungi, menjaga kesehatan, dan memastikan keselamatan masyarakat," tambahnya.
Di sisi lain, Gus Yaqut mengatakan akan ada SE terkait aturan peribadatan bagi masyarakat non muslim. Hal ini sejalan dengan aturan PPKM Darurat yang melarang kegiatan di tempat ibadah di zona dengan transmisi COVID-19 tinggi hingga sedang.
"Karena tempat ibadah itu bukan cuma agama Islam saja, masjid dan musala, tentu ada tempat ibadah untuk agama lain. Kemenag juga sudah menyiapkan peraturan peribadatan di tempat-tempat ibadah di luar agama Islam. Seperti gereja, vihara, klenteng, dan sebagainya. Kita sedang siapkan dan pada saat bersamaan kita akan sampaikan pada masyarakat umum," ujar dia.(tribun network/fah/git/dod)