Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi dukungan dan partisipasi aktif PP Muhammadiyah dalam penanganan covid-19 khususnya dengan partisipasi aktif 117 rumah sakitnya selama ini.
Mahfud menekankan bahwa kerjasama pemerintah dengan ormas keagamaan dalam penanganan covid-19 menjadi penting untuk dikembangkan.
Ia juga mengajak PP Muhammadiyah untuk terus memberikan kesadaran kepada umat bahwa covid-19 masih ada.
Baca juga: Mahfud MD Dapat Dukungan PBNU dan KWI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam dialog dengan PP Muhammadiyah pada Selasa (27/7/2021).
“Pemerintah terus ingin bekerjasama dan di posisi mana Muhammadiyah bisa terus membantu, dan jika ada hal yang perlu diperbaiki dari sisi Pemerintah dalam penanganan Covid ini agar lebih bersinergi,” kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam pada Selasa (27/7/2021).
Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Haedar Nashir menyampaikan pihaknya banyak seirama dan bertitik temu dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid baik secara keilmuan, maupun keagamaan.
Ia mengatakan PP Muhammadiyah sadar pandemi ini sungguh-sungguh mengancam.
Baca juga: Kertas Bekas Hasil Swab Positif Jadi Bungkus Gorengan di Depok, Dinkes dan Polisi Angkat Bicara
Karena itu, kata dia, PP Muhammadiyah bersyukur pemerintah mengambil langkah-langkah darurat lewat PPKM.
Muhammadiyah sendiri terlibat aktif sejak awal dalam menangani Covid secara mandiri lewat 117 rumah sakit dan 167 perguruan tinggi Muhammadiyah yang ikut dalam penyelamatan jiwa.
Menurut pengurus PP Muhammdiyah bila dihitung-hitung sudah sekitar Rp 1 triliun rupiah yang keluar dari dana organisasi untuk membantu penanganan Covid.
Selain itu Muhammadiyah juga terlibat aktif menangani Covid baik dalam aspek kesehatan, keagamaan, maupun sosial ekonomi.
“Kami berharap pemerintah perlu terus konsisten agar PPKM darurat sampe level 4 itu dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Tidak perlu ragu karena rakyat membutuhkan kepastian. Sempurna tentu tidak bisa, tapi pilihan-pilihan yang ditempuh pemerintah harus tetap firm," kata Haedar.
Turut hadir dalam pertemuan daring tersebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan jajaran pengurus yakni Syafiq Mughni, Dadang Kahmad, Dahlan Rais, dan Agung Danarto.
Sementara dari Kemenko Polhukam turut hadir beserta Sesmenko, para Deputi, para Staf Ahli dan para Staf Khusus.